Kompas.com - 09/01/2020, 10:18 WIB
Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia. DOK RAMAYULIS PILIANGPresiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo selalu reaktif atas isu kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menilik kembali Juni 2016, catatan pemberitaan menyebutkan, Presiden langsung bertolak ke Natuna usai terjadi insiden kapal Coast Guard China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal Coast Guard China awalnya datang untuk mendesak kapal TNI AL melepaskan kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang ditangkap lantaran mencuri ikan di perairan Indonesia.

Suasana saat itu cukup menegangkan karena kapal TNI AL sempat melepaskan tembakan ke arah kapal Han Tan Cou 19038 saat penangkapan.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna.

Bukan di dalam ruang rapat atau kantor, rapat terbatas dilaksanakan di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383, kapal yang menembak kapal nelayan China.

Mobilisasi militer ke Natuna sangat dipertontonkan kepada publik saat itu.

Baca juga: Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol

 

Setidaknya, terdapat empat Kapal Perang RI (KRI) ikut mengawal kegiatan Kepala Negara yang datang mengenakan jaket bomber abu-abu di perbatasan itu.

Sejumlah personel elite matra TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan mengawal Jokowi.

Menggunakan boat, mereka menempel ketat kapal yang ditumpangi Presiden.

Di udara, pesawat tempur F-16 terbang mengelilingi perairan Natuna. Sangat bising saat para pilot bermanuver menurunkan ketinggian jelajah.

Para pembantu yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Tiga kepala staf TNI turut hadir dalam rapat itu, menegaskan bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan di Natuna.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat itu.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).

Perubahan pendekatan

Sama seperti terdahulu, Presiden Jokowi juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke Natuna usai peristiwa pelanggaran kedaulatan terulang oleh kapal Coast Guard China, awal Januari 2020.

Presiden tetap mengedepankan kekuatan militer. Hal itu terbukti dari pengerahan kapal perang dan kapal Bakamla di Natuna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X