Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo selalu reaktif atas isu kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menilik kembali Juni 2016, catatan pemberitaan menyebutkan, Presiden langsung bertolak ke Natuna usai terjadi insiden kapal Coast Guard China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal Coast Guard China awalnya datang untuk mendesak kapal TNI AL melepaskan kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang ditangkap lantaran mencuri ikan di perairan Indonesia.

Suasana saat itu cukup menegangkan karena kapal TNI AL sempat melepaskan tembakan ke arah kapal Han Tan Cou 19038 saat penangkapan.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna.

Bukan di dalam ruang rapat atau kantor, rapat terbatas dilaksanakan di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383, kapal yang menembak kapal nelayan China.

Mobilisasi militer ke Natuna sangat dipertontonkan kepada publik saat itu.

Baca juga: Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol

Setidaknya, terdapat empat Kapal Perang RI (KRI) ikut mengawal kegiatan Kepala Negara yang datang mengenakan jaket bomber abu-abu di perbatasan itu.

Sejumlah personel elite matra TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan mengawal Jokowi.

Menggunakan boat, mereka menempel ketat kapal yang ditumpangi Presiden.

Di udara, pesawat tempur F-16 terbang mengelilingi perairan Natuna. Sangat bising saat para pilot bermanuver menurunkan ketinggian jelajah.

Para pembantu yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Tiga kepala staf TNI turut hadir dalam rapat itu, menegaskan bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan di Natuna.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat itu.

PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).

Perubahan pendekatan