Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna

Kompas.com - 09/01/2020, 10:18 WIB
Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia. DOK RAMAYULIS PILIANGPresiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo selalu reaktif atas isu kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menilik kembali Juni 2016, catatan pemberitaan menyebutkan, Presiden langsung bertolak ke Natuna usai terjadi insiden kapal Coast Guard China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal Coast Guard China awalnya datang untuk mendesak kapal TNI AL melepaskan kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang ditangkap lantaran mencuri ikan di perairan Indonesia.

Suasana saat itu cukup menegangkan karena kapal TNI AL sempat melepaskan tembakan ke arah kapal Han Tan Cou 19038 saat penangkapan.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna.

Bukan di dalam ruang rapat atau kantor, rapat terbatas dilaksanakan di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383, kapal yang menembak kapal nelayan China.

Mobilisasi militer ke Natuna sangat dipertontonkan kepada publik saat itu.

Baca juga: Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol

 

Setidaknya, terdapat empat Kapal Perang RI (KRI) ikut mengawal kegiatan Kepala Negara yang datang mengenakan jaket bomber abu-abu di perbatasan itu.

Sejumlah personel elite matra TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan mengawal Jokowi.

Menggunakan boat, mereka menempel ketat kapal yang ditumpangi Presiden.

Di udara, pesawat tempur F-16 terbang mengelilingi perairan Natuna. Sangat bising saat para pilot bermanuver menurunkan ketinggian jelajah.

Para pembantu yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Tiga kepala staf TNI turut hadir dalam rapat itu, menegaskan bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan di Natuna.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat itu.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).

Perubahan pendekatan

Sama seperti terdahulu, Presiden Jokowi juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke Natuna usai peristiwa pelanggaran kedaulatan terulang oleh kapal Coast Guard China, awal Januari 2020.

Presiden tetap mengedepankan kekuatan militer. Hal itu terbukti dari pengerahan kapal perang dan kapal Bakamla di Natuna.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X