Kompas.com - 09/01/2020, 10:18 WIB
Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia. DOK RAMAYULIS PILIANGPresiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Seperti Natuna, merupakan wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo selalu reaktif atas isu kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menilik kembali Juni 2016, catatan pemberitaan menyebutkan, Presiden langsung bertolak ke Natuna usai terjadi insiden kapal Coast Guard China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal Coast Guard China awalnya datang untuk mendesak kapal TNI AL melepaskan kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang ditangkap lantaran mencuri ikan di perairan Indonesia.

Suasana saat itu cukup menegangkan karena kapal TNI AL sempat melepaskan tembakan ke arah kapal Han Tan Cou 19038 saat penangkapan.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna.

Bukan di dalam ruang rapat atau kantor, rapat terbatas dilaksanakan di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383, kapal yang menembak kapal nelayan China.

Mobilisasi militer ke Natuna sangat dipertontonkan kepada publik saat itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol

 

Setidaknya, terdapat empat Kapal Perang RI (KRI) ikut mengawal kegiatan Kepala Negara yang datang mengenakan jaket bomber abu-abu di perbatasan itu.

Sejumlah personel elite matra TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan mengawal Jokowi.

Menggunakan boat, mereka menempel ketat kapal yang ditumpangi Presiden.

Di udara, pesawat tempur F-16 terbang mengelilingi perairan Natuna. Sangat bising saat para pilot bermanuver menurunkan ketinggian jelajah.

Para pembantu yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Tiga kepala staf TNI turut hadir dalam rapat itu, menegaskan bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan di Natuna.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat itu.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).

Perubahan pendekatan

Sama seperti terdahulu, Presiden Jokowi juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke Natuna usai peristiwa pelanggaran kedaulatan terulang oleh kapal Coast Guard China, awal Januari 2020.

Presiden tetap mengedepankan kekuatan militer. Hal itu terbukti dari pengerahan kapal perang dan kapal Bakamla di Natuna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.