Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Djarot Atasi Banjir dengan Bangun RTH hingga soal Naturalisasi dan Normalisasi

Kompas.com - 09/01/2020, 08:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita tentang upaya pencegahan banjir di Jakarta yang dilakukannya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan, dirinya dan Ahok kerap melakukan kebijakan pembebasan lahan di Jakarta demi membangun ruang terbuka hijau (RTH).

Sebab, menurut Djarot, Jakarta memerlukan banyak kawasan resapan air untuk mencegah banjir.

"Waktu zaman saya dengan Pak Ahok, perbanyak RTH. Kalau perlu bebaskan lahan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk resapan air. Kemudian tanam banyak pohon, penghijauan," kata Djarot di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Selain itu, kata dia, juga diperlukan pembangunan ruang terbuka biru untuk menampung air.

Djarot mengatakan, pembangunan ruang terbuka biru merupakan bagian dari upaya naturalisasi.

"Kalau naturalisasi untuk menangkap air, ya memang harus ditangkap air, tapi dengan tangkap air melalui apa? Melalui memperbanyak ruang terbuka biru. Kan banyak ruang terbuka biru, embung, situ, waduk. Ini dikeruk dong," ujarnya.

Ia juga sempat berbicara soal normalisasi. Menurut Djarot, tidak perlu ada yang diperdebatkan soal normalisasi atau naturalisasi.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Sebab, kata Djarot, normalisasi dan naturalisasi bisa dilakukan beriringan sesuai dengan kondisi lingkungan.

"Perlu saya jelaskan kalau normalisasi itu sebetulnya di dalamnya ada naturalisasi, di mana ada kawasan yang masih alami kita jaga betul. Saya kasih contoh di Condet, wilayah-wilayah seperti itu harus dijaga. Tidak boleh dibeton, ditanggul," tuturnya.

"Tapi ada kawasan-kawasan yang sudah hancur dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, seperti Kali Ciliwung zaman dulu," kata Djarot.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Oleh karena itu, menurut Djarot, sekarang bukan lagi saatnya pemerintah pusat atau daerah saling menyalahkan.

Dia mengingatkan agar pemerintah terus bekerja tanpa banyak bicara.

"Enggak perlu lagi (saling menyalahkan), yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi, yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat," ucap Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com