Cerita Djarot Atasi Banjir dengan Bangun RTH hingga soal Naturalisasi dan Normalisasi

Kompas.com - 09/01/2020, 08:32 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIMantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita tentang upaya pencegahan banjir di Jakarta yang dilakukannya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan, dirinya dan Ahok kerap melakukan kebijakan pembebasan lahan di Jakarta demi membangun ruang terbuka hijau (RTH).

Sebab, menurut Djarot, Jakarta memerlukan banyak kawasan resapan air untuk mencegah banjir.

"Waktu zaman saya dengan Pak Ahok, perbanyak RTH. Kalau perlu bebaskan lahan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk resapan air. Kemudian tanam banyak pohon, penghijauan," kata Djarot di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Selain itu, kata dia, juga diperlukan pembangunan ruang terbuka biru untuk menampung air.

Djarot mengatakan, pembangunan ruang terbuka biru merupakan bagian dari upaya naturalisasi.

"Kalau naturalisasi untuk menangkap air, ya memang harus ditangkap air, tapi dengan tangkap air melalui apa? Melalui memperbanyak ruang terbuka biru. Kan banyak ruang terbuka biru, embung, situ, waduk. Ini dikeruk dong," ujarnya.

Ia juga sempat berbicara soal normalisasi. Menurut Djarot, tidak perlu ada yang diperdebatkan soal normalisasi atau naturalisasi.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Sebab, kata Djarot, normalisasi dan naturalisasi bisa dilakukan beriringan sesuai dengan kondisi lingkungan.

"Perlu saya jelaskan kalau normalisasi itu sebetulnya di dalamnya ada naturalisasi, di mana ada kawasan yang masih alami kita jaga betul. Saya kasih contoh di Condet, wilayah-wilayah seperti itu harus dijaga. Tidak boleh dibeton, ditanggul," tuturnya.

"Tapi ada kawasan-kawasan yang sudah hancur dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, seperti Kali Ciliwung zaman dulu," kata Djarot.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Oleh karena itu, menurut Djarot, sekarang bukan lagi saatnya pemerintah pusat atau daerah saling menyalahkan.

Dia mengingatkan agar pemerintah terus bekerja tanpa banyak bicara.

"Enggak perlu lagi (saling menyalahkan), yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi, yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat," ucap Djarot.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X