Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Djarot Atasi Banjir dengan Bangun RTH hingga soal Naturalisasi dan Normalisasi

Kompas.com - 09/01/2020, 08:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita tentang upaya pencegahan banjir di Jakarta yang dilakukannya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan, dirinya dan Ahok kerap melakukan kebijakan pembebasan lahan di Jakarta demi membangun ruang terbuka hijau (RTH).

Sebab, menurut Djarot, Jakarta memerlukan banyak kawasan resapan air untuk mencegah banjir.

"Waktu zaman saya dengan Pak Ahok, perbanyak RTH. Kalau perlu bebaskan lahan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk resapan air. Kemudian tanam banyak pohon, penghijauan," kata Djarot di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Selain itu, kata dia, juga diperlukan pembangunan ruang terbuka biru untuk menampung air.

Djarot mengatakan, pembangunan ruang terbuka biru merupakan bagian dari upaya naturalisasi.

"Kalau naturalisasi untuk menangkap air, ya memang harus ditangkap air, tapi dengan tangkap air melalui apa? Melalui memperbanyak ruang terbuka biru. Kan banyak ruang terbuka biru, embung, situ, waduk. Ini dikeruk dong," ujarnya.

Ia juga sempat berbicara soal normalisasi. Menurut Djarot, tidak perlu ada yang diperdebatkan soal normalisasi atau naturalisasi.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Sebab, kata Djarot, normalisasi dan naturalisasi bisa dilakukan beriringan sesuai dengan kondisi lingkungan.

"Perlu saya jelaskan kalau normalisasi itu sebetulnya di dalamnya ada naturalisasi, di mana ada kawasan yang masih alami kita jaga betul. Saya kasih contoh di Condet, wilayah-wilayah seperti itu harus dijaga. Tidak boleh dibeton, ditanggul," tuturnya.

"Tapi ada kawasan-kawasan yang sudah hancur dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, seperti Kali Ciliwung zaman dulu," kata Djarot.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Oleh karena itu, menurut Djarot, sekarang bukan lagi saatnya pemerintah pusat atau daerah saling menyalahkan.

Dia mengingatkan agar pemerintah terus bekerja tanpa banyak bicara.

"Enggak perlu lagi (saling menyalahkan), yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi, yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat," ucap Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com