Menteri PUPR: Anies Sepakat, Normalisasi atau Naturalisasi Butuh Pelebaran Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut. Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki usai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Basuki pun mengaku akan turun bersama Anies memantau kondisi lapangan sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Menurut dia, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebut selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi saja.

Bahkan, kata Basuki, Anies mengakui jika tikungan sungai tak dibeton, maka air akan meluap.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujarnya.

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Menurut dia, Jokowi juga meminta agar diatur kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta siapa yang mengerjakan program tersebut.

Pasalnya, kata Basuki, selama ini pengerjaan dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukannya.