Menteri PUPR: Anies Sepakat, Normalisasi atau Naturalisasi Butuh Pelebaran Sungai

Kompas.com - 08/01/2020, 21:40 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  pada acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan T.A 2019 pada Entitas di Lingkungan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) IV, di Auditorium BPK, Senin (6/1/2020).
Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan T.A 2019 pada Entitas di Lingkungan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) IV, di Auditorium BPK, Senin (6/1/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut. Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki usai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Basuki pun mengaku akan turun bersama Anies memantau kondisi lapangan sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Menurut dia, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebut selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi saja.

Bahkan, kata Basuki, Anies mengakui jika tikungan sungai tak dibeton, maka air akan meluap.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujarnya.

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Menurut dia, Jokowi juga meminta agar diatur kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta siapa yang mengerjakan program tersebut.

Pasalnya, kata Basuki, selama ini pengerjaan dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X