Anggota Komisi XI Yakin China Tak Akan Korbankan Kepentingan Ekonominya demi Natuna

Kompas.com - 08/01/2020, 19:57 WIB
Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah yakin hubungan ekonomi Indonesia dan China akan tetap baik meski saat ini kedua negara tengah berpolemik terkait perairan Natuna.

Menurut Said, China tak akan mengorbankan kepentingan ekonomi nasionalnya hanya karena persoalan Natuna.

"Saya tidak yakin China akan mengorbankan kepentingan nasionalnya karena Natuna. China hanya melakukan tes case pada kesiapan kita, ternyata kita siap. China cuma main-main, saya tidak yakin," kata Said di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ia optimistis China tak akan mencabut investivasi di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah akan Siapkan Infrastruktur untuk Nelayan di Natuna

Menurut Said, China memiliki kepentingan besar dengan negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kata Said, Indonesia tidak perlu khawatir.

"Kepentingan China di Indonesia lebih besar terhadap Indonesia. Jadi tidak usah takut. China bukan hanya hubungan ekonomi, China ini masih membutuhkan kita sebagai sahabat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika terjadi apa apa dengan ASEAN, China akan kena imbasnya. Kepentingan China besar di ASEAN ini. ASEAN ini pasar besar China. Jadi tidak perlu khawatir," tegas Said.

Diberitakan, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan Perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui duta besar yang ada di Jakarta.

Baca juga: Fadli Zon: Kalau Masih Ada Kapal China, Kunjungan Jokowi ke Natuna Tak Dianggap

Sementara itu, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana. Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana.

Ada pun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya Dahnil Anzar, menyatakan, pihaknya mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan China.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X