PDI-P Tegaskan Rakernas Gunakan Kas Partai, Kader Tak Boleh Pungut Sumbangan

Kompas.com - 08/01/2020, 19:47 WIB
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen melaporkan dana kampanye di Hotel Borobudur, Rabu (1/5/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaBendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen melaporkan dana kampanye di Hotel Borobudur, Rabu (1/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen menyatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 10-12 Januari mendatang sepenuhnya menggunakan biaya mandiri dari kas partai.

Ia menegaskan, PDI-P tidak meminta sumbangan apa pun dari siapa pun.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita tidak melakukan pengumpulan dana. Jadi, semua kader kita sudah diintruksikan kita semua menggunakan kas partai yang dilakukan pemungutan gaji setiap bulan, baik anggota legislatif maupun eksekutif PDI Perjuangan," kata Rudianto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Rudianto menyatakan tidak boleh ada kader PDI-P yang meminta uang untuk dana Rakernas partai.

Baca juga: PDI-P Tunda Rencana Pengumuman 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas

Dia menyebutkan PDI-P telah mempersiapkan seluruh kebutuhan Rakernas.

"Kalau seandainya menemukan itu adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab karena partai sudah menyiapkan semuanya," tuturnya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partai telah mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Rakernas itu agar tidak ada kader yang bertindak di luar kewenangannya.

Dia menambahkan, semangat PDI-P adalah semangat gotong royong.

Baca juga: Achmad Purnomo Tak Akan Bentuk Tim Pemenangan Sebelum Rekomendasi DPP PDI-P Turun

"Dalam pelaksanaan Rakernas akan menerapkan disiplin penuh sebagai tanggung jawab kader partai pelopor. Jadi DPP PDI Perjuangan tidak mentolerir tindakan indisipliner," kata Hasto.

Selanjutnya, Hasto menjelaskan dalam Rakernas mendatang, PDI-P mengagendakan pembahasan tiga isu utama, yaitu soal ilmu pengetahuan, industri rempah, dan lingkungan hidup.

Mengenai ilmu pengetahuan, ia menyebut PDI-P menginginkan industri berbasis riset dan inovasi masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu penting untuk membangun kesejahteraan negara secara komprehensif tanpa menghilangkan identitas bangsa.

"Hal-hal strategis terkait dengan haluan negara melalui kebijakan strategi yang dijalankan dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X