Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tegaskan Rakernas Gunakan Kas Partai, Kader Tak Boleh Pungut Sumbangan

Kompas.com - 08/01/2020, 19:47 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen menyatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 10-12 Januari mendatang sepenuhnya menggunakan biaya mandiri dari kas partai.

Ia menegaskan, PDI-P tidak meminta sumbangan apa pun dari siapa pun.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita tidak melakukan pengumpulan dana. Jadi, semua kader kita sudah diintruksikan kita semua menggunakan kas partai yang dilakukan pemungutan gaji setiap bulan, baik anggota legislatif maupun eksekutif PDI Perjuangan," kata Rudianto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Rudianto menyatakan tidak boleh ada kader PDI-P yang meminta uang untuk dana Rakernas partai.

Baca juga: PDI-P Tunda Rencana Pengumuman 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas

Dia menyebutkan PDI-P telah mempersiapkan seluruh kebutuhan Rakernas.

"Kalau seandainya menemukan itu adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab karena partai sudah menyiapkan semuanya," tuturnya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partai telah mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Rakernas itu agar tidak ada kader yang bertindak di luar kewenangannya.

Dia menambahkan, semangat PDI-P adalah semangat gotong royong.

Baca juga: Achmad Purnomo Tak Akan Bentuk Tim Pemenangan Sebelum Rekomendasi DPP PDI-P Turun

"Dalam pelaksanaan Rakernas akan menerapkan disiplin penuh sebagai tanggung jawab kader partai pelopor. Jadi DPP PDI Perjuangan tidak mentolerir tindakan indisipliner," kata Hasto.

Selanjutnya, Hasto menjelaskan dalam Rakernas mendatang, PDI-P mengagendakan pembahasan tiga isu utama, yaitu soal ilmu pengetahuan, industri rempah, dan lingkungan hidup.

Mengenai ilmu pengetahuan, ia menyebut PDI-P menginginkan industri berbasis riset dan inovasi masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu penting untuk membangun kesejahteraan negara secara komprehensif tanpa menghilangkan identitas bangsa.

"Hal-hal strategis terkait dengan haluan negara melalui kebijakan strategi yang dijalankan dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com