Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Kompas.com - 08/01/2020, 19:30 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota.

Anies menyebut, normalisasi dan naturalisasi sungai di seluruh Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu, ia meminta wartawan bertanya mengenai target waktu normalisasi sungai tersebut kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020) petang.

Anies juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada penanganan korban banjir.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi seluruh sungai yang ada di Ibu Kota.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil Anies dan sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada sungai pesanggrahan, cipinang, buaran, sungai bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat.

"Ini semuanya saya kita perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: 8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Jokowi khususnya menyorot sodetan Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Ia meminta pekerjaan ini segera dirampungkan, termasuk terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini.

"Saya minta yang sodetan ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com