Kompas.com - 08/01/2020, 17:05 WIB
Wapres Maruf Amin Dok: Humas ICMIWapres Maruf Amin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan sikap Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, sikap pemerintah dalam menyikapi kasus tersebut berpegang pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dengan tegas bahwa perairan Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia.

Dengan demikian, kapal-kapal China tak boleh sembarangan melintas di Laut Natuna.

"Saya kira menurut saya yang harus dipegang itu adalah apa yang dikemukakan oleh Presiden. Bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto," ujar Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Jokowi: Dari Dulu sampai Sekarang, Natuna adalah Indonesia

Ia pun berharap kapal-kapal China yang melintas di perairan Natuna bisa keluar dari sana tanpa harus berkonflik dengan Pemerintah Indonesia.

Ma'ruf Amin mengatakan, secara tegas perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harapkan China menyadari itu. China menghormati aturan-aturan itu sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ia menambahkan, saat ini kapal-kapal China itu belum memasuki wilayah teritorial, namun sebatas wilayah ZEE.

Baca juga: Tinjau Kapal Perang di Natuna, Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

Akan tetapi, tetap saja kapal-kapal China itu harus mematuhi peraturan hukum internasional saat melintas di ZEE Indonesia.

Ma'ruf Amin mengatakan, kapal-kapal China yang melintas di perairan Natuna tetap harus memperoleh izin dari otoritas Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.