Wapres Bantah Ada Beda Sikap di Pemerintah Sikapi Polemik Natuna

Kompas.com - 08/01/2020, 17:05 WIB
Wapres Maruf Amin Dok: Humas ICMIWapres Maruf Amin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan sikap Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, sikap pemerintah dalam menyikapi kasus tersebut berpegang pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dengan tegas bahwa perairan Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia.

Dengan demikian, kapal-kapal China tak boleh sembarangan melintas di Laut Natuna.

"Saya kira menurut saya yang harus dipegang itu adalah apa yang dikemukakan oleh Presiden. Bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto," ujar Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Jokowi: Dari Dulu sampai Sekarang, Natuna adalah Indonesia

Ia pun berharap kapal-kapal China yang melintas di perairan Natuna bisa keluar dari sana tanpa harus berkonflik dengan Pemerintah Indonesia.

Ma'ruf Amin mengatakan, secara tegas perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"Kita harapkan China menyadari itu. China menghormati aturan-aturan itu sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ia menambahkan, saat ini kapal-kapal China itu belum memasuki wilayah teritorial, namun sebatas wilayah ZEE.

Baca juga: Tinjau Kapal Perang di Natuna, Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

Akan tetapi, tetap saja kapal-kapal China itu harus mematuhi peraturan hukum internasional saat melintas di ZEE Indonesia.

Ma'ruf Amin mengatakan, kapal-kapal China yang melintas di perairan Natuna tetap harus memperoleh izin dari otoritas Indonesia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X