Kejaksaan Agung Geledah 13 Objek Terkait Korupsi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung telah menggeledah 13 objek terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa objek. Sekitar 13 objek pemeriksaan yang telah kita geledah," ungkap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Meski demikian, Burhanuddin enggan merinci penggeledahan itu.

Baca juga: BPK Butuh Waktu 2 Bulan Hitung Kerugian Negara Terkait Kasus PT Jiwasraya

Pihak Kejaksaan Agung, kata dia, masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Hingga saat ini, Kejagung belum menentukan seorang tersangka pun dalam kasus ini.

Burhanuddin beralasan bahwa jumlah transaksi yang harus ditelusuri jumlahnya ribuan. Maka dari itu, pihaknya membutuhkan waktu untuk mendalami kasus tersebut.

"Teman-teman selalu menanyakan kenapa penentuan tersangka itu lama sekali. Tolong beri kesempatan kami, karena transaksi yang terjadi hampir 5.000 transaksi lebih dan itu memerlukan waktu," kata dia.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung Bedah 5.000 Transaksi

Dalam kasus ini, jaksa sendiri telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri dari pegawai Jiwasraya dan pihak swasta.

Orang-orang yang dicekal, terdiri dari HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT dan AS.

Diberitakan, dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertangal 17 Desember 2019.

Tim penyidik pun sudah memeriksa 89 saksi. Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan satu pun seorang tersangka.

Baca juga: Mahfud MD Ingin KPK Buka Kasus Besar, Termasuk Jiwasraya

Adapun, kasus ini terkuak setelah perusahaan asuransi itu memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).