BPK Butuh Waktu 2 Bulan Hitung Kerugian Negara Terkait Kasus PT Jiwasraya

Kompas.com - 08/01/2020, 14:57 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku membutuhkan waktu dua bulan untuk menghitung kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"BPK sampai saat ini terus bekerja sama dengan Kejagung untuk menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut dan direncanakan dapat selesai dalam waktu sekitar 2 bulan," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Agung mengatakan, pihaknya menerima permintaan dari Kejagung untuk melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus tersebut.

Setelah itu, Kejagung melakukan pemaparan di hadapan BPK.

Baca juga: Mahfud MD Ingin KPK Buka Kasus Besar, Termasuk Jiwasraya

Dari pemaparan tersebut, BPK berkesimpulan bahwa terjadi penyimpangan dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan, maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana.

Agung mengatakan, penyimpangan itu yang diduga menyebabkan kerugian negara, yang masih dalam proses penghitungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan investigatif terhadap PT Jiwasraya.

"Tujuan pemeriksaan investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan atau fraud, serta indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," ujarnya.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung Bedah 5.000 Transaksi

Menurut Agung, BPK memeriksa kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lainnya di PT Jiwasraya.

Ia menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pengawasan oleh OJK, pembinaan dan pengawasan oleh komisaris dan kementerian BUMN, serta pemeriksaan oleh akuntan publik.

Seperti diketahui, Jiwasraya mengalami kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan. Padahal keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno akhirnya menugaskan BPKP untuk mengaudit ulang laporan keuangannya. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Jiwasraya diketahui kerap berinvestasi pada saham "gorengan".

Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.