Kompas.com - 08/01/2020, 14:38 WIB
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kedua kanan) berjalan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah beserta beberapa orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK yang diduga terkait pengadaan barang dan jasa. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***  ANTARA FOTO/RENO ESNIRBupati Sidoarjo Saiful Ilah (kedua kanan) berjalan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah beserta beberapa orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK yang diduga terkait pengadaan barang dan jasa. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Manik mengatakan, pihaknya memastikan jalannya pemerintahan di Sidoarjo tidak terganggu pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Saiful Ilah.

Menurut Akmal, kasus hukum yang sedang dialami Saiful sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.

"Tugas kami secara administratif memberhentikan yang bersangkutan (Saiful), begitu KPK nanti menahan yang bersangkutan. Lalu kami langsung tunjuk Wakil Bupati Sidoarjo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati," ujar Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

"Kami secara administratif akan menjaga agar jangan sampai pelaksanaan pemerintahan tak berjalan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Sidoarjo: Aku Dewe Enggak Eruh, Kok

Adapun penunjukkan Plt ini, kata Akmal, berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Begitu kepala daerah berhalangan karena ditahan lalu wakil kepala daerah otomatis melaksanakan tugas dia. Kami hanya penegasan saja (dengan SK Kemendagri)," ujar Akmal. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, menurut Akmal, saat ini Saiful belum positif dinonaktifkan.

Baca juga: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK, Mahfud: Bagus, Tidak Ada yang Berubah! to

Kemendagri masih menunggu pengumuman dari KPK apakah Saiful akan ditahan atau tidak.

"Kita pengumuman dari KPK. Kalau KPK menahan, baru kita akan nonaktifkan," tambah Akmal.

Diberitakan, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo, Selasa (7/1/2020) kemarin.

Operasi tangkap tangan kemarin merupakan operasi tangkap tangan pertama yang dilakukan KPK sejak UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019.

Diduga, penangkapan atas Saiful berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X