ICW Ragukan Kontribusi Firli Dkk dalam OTT Bupati Sidoarjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi kerja penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Selasa (7/1/2020).

Namun, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, ICW justru ragu bahwa operasi tangkap tangan tersebut dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Mesti dicatat, apakah tangkap tangan kali ini memang benar-benar dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK baru atau sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari saat Agus Rahardjo cs masih memimpin KPK?" kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: OTT Bupati Sidoarjo, Operasi Perdana Firli Bahuri Dkk Pasca-berlakunya UU KPK

Kurnia menuturkan, hal itu mesti dipertegas karena OTT Bupati Sidoarjo tersebut seolah-olah Firli Bahuri dkk bekerja seperti yang diharapkan, sekaligus bukti bahwa UU KPK hasil revisi tidak menghambat kinerja.

Padahal, kata Kurnia, UU KPK yang mewajibkan adanya izin penyadapan dari Dewan Pengawas justru akan membuat proses penindakan menjadi terhambat.

"Sederhana saja, bagaimana mungkin tangkap tangan akan efektif jika penyadapan memerlukan waktu lama karena harus melalui izin Dewan Pengawas," ujar Kurnia.

ICW pun meyakini KPK ke depan akan menghadapi banyak gugatan pra-peradilan yang mempersoalkan proses penindakan karena hadirnya UU KPK baru.

"Jika itu benar terjadi maka Presiden Joko Widodo dan DPR adalah pihak yang paling layak dipersalahkan atas kondisi tersebut," kata Kurnia.

Diberitakan, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo, Selasa (7/1/2020).

Ini merupakan operasi tangkap tangan pertama KPK di bawah pimpinan periode 2019-2023 sekaligus setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: KPK Sebut OTT Bupati Sidoarjo Hasil Penyadapan sejak Lama

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, penyadapan yang menjadi petunjuk dalam melakukan operasi tangkap tangan itu tidak berkaitan dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Sebab, penyadapan dalam kasus ini sudah dilakukan pada periode pimpinan KPK sebelumnya dan sebelum Dewan Pengawas KPK dilantik.

"Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan, informasi yang (periode) sebelumnya, sudah lama," kata Alex di Kejaksaan Agung, Rabu (8/1/2020).