Kunjungi Natuna, Jokowi Ingin Tunjukkan Kedaulatan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tak terlepas dari penerobosan yang dilakukan kapal cost guard dan kapal nelayan China.

Menurut Pramono, lewat kunjungan ini Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah RI tak boleh diganggu oleh negara manapun.

"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Dan itu merupakan hal prinsip," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Tanpa Natuna, Singapura Gelap Gulita

"Dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," sambungnya.

Pramono pun mengingatkan, Presiden Jokowi juga pada 2016 lalu pernah berkunjung ke Natuna saat insiden penerobosan wilayah terjadi. Jokowi bahkan saat itu melakukan rapat di atas kapal perang RI.

"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden dalam persoalan Natuna ini benar benar memberikan attention serius," kata dia.

Meski dalam kunjungan hari ini Jokowi tak lagi berada di atas kapal perang, namun Pramono menilai pesan yang diberikan dari kunjungan ini tetap jelas dan tegas.

"Apa yang ditunjukkan Presiden ini kan menjadi simbol bahwa negara betul-betul hadir dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara itu hadir," ujar Pramono.

"Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan presiden tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," sambung politisi PDI-P ini.

Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pagi.

Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Baca juga: Natuna Memanas, TNI AU Kerahkan 4 Pesawat Tempur F-16

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.