Saksi Mengaku Sempat Dimintai Uang oleh Bawahan Nurdin Basirun

Kompas.com - 08/01/2020, 12:55 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau dan penerimaan gratifikasi, Rabu (8/1/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau dan penerimaan gratifikasi, Rabu (8/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Operasional PT Tritunas Sinar Benua, Sugiarto mengakui bahwa mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (Kepri) Edy Sofyan sempat meminta uang kepada dirinya untuk keperluan mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Hal itu disampaikan Sugiarto saat bersaksi untuk Nurdin, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

"Iya, Pak, itu yang sebenarnya," kata Sugiarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Sugiarto, saat itu Edy menemuinya di Swiss Bell Hotel, Batam. Ia pun mengonfirmasi keterangannya dalam penyidikan yang dibacakan jaksa KPK di persidangan.


Baca juga: Saksi Sebut Nurdin Basirun Kerap Terima Uang dari Pengusaha dan Kadis

Dalam keterangannya, pada 27 April 2019, Sugiarto mengaku pernah bertemu dengan Edy Sofyan pada sekitar siang atau sore hari. Pertemuan itu hanya melibatkan Sugiarto dan Edy.

Menurut Sugiarto, ia bertanya ke Edy soal perkembangan proses pengajuan izin lokasi reklamasi yang diajukan PT Citra Buana Prakarsa. Edy, kata Sugiarto, menyampaikan bahwa proses perizinan belum selesai.

Hal itu mengingat persetujuan izin merupakan kewenangan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri saat itu.

Sesudah pembicaraan itu, Edy meminta bantuan Sugiarto agar memberikan sejumlah dana untuk keperluan Nurdin.

"Atas permintaan itu ada saudara memberikan sesuatu?" tanya jaksa M Asri Irwan.

"Tidak, Pak. Tidak ada," katanya.

Kesaksian Sugiarto berbeda dengan kesaksian Edy di persidangan sebelumnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X