Konflik Iran-AS Memanas, Kemenlu Keluarkan 7 Poin Imbauan untuk WNI

Kompas.com - 08/01/2020, 10:41 WIB
Para pelayat yang menghadiri prosesi pemakaman Soleimani. AFP/SABAH ARARPara pelayat yang menghadiri prosesi pemakaman Soleimani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengeluarkan tujuh poin imbauan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Irak, Iran dan negara sekitarnya.

Imbauan ini dikeluarkan menyusul semakin meningkatnya konstelasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari laman Kemlu.go.id, Rabu (8/1/2020), tujuh poin imbauan itu adalah

Pertama, memperhatikan situasi politik dan keamanan di wilayah Irak, Iran dan sekitarnya, masyarakat WNI diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan.

Kedua, mengikuti informasi dan imbauan otoritas setempat, terutama terkait situasi keamanan.

Ketiga, terus menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.

Keempat, segera hubungi Perwakilan RI setempat/terdekat jika memerlukan informasi dan bantuan.

Kelima, untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi dan dampaknya terhadap WNI, rencana kontijensi telah disiapkan oleh Kemenlu bersama perwakilan-perwakilan RI di wilayah tersebut.

Keenam, Kemenlu telah mengaktifkan kembali crisis centre dengan nomor +62 812-9007-0027.

Ketujuh, Kemenlu juga mengingatkan sejumlah nomor hotline yang dapat dihubungi, yakni:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X