Mendagri Tito Karnavian Bertemu 9 Sekjen Parpol, Apa yang Dibahas?

Kompas.com - 08/01/2020, 10:26 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang lolos ke DPR mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Dijadwalkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sembilan sekjen parpol dalam sebuah acara informal, pukul 08.30 WIB.

Sembilan parpol itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, dan PPP.

Pantauan Kompas.com, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dan Sekretaris Partai Demokrat Hinca Pandjaitan tiba di Kantor Kemendagri.

Arsul mengatakan, undangan Mendagri Tito Karnavian kepada sekjen-sekjen paprol dalam rangka silaturahim.

"Tentu dalam undangan tidak secara spesifik akan materi apa yang dibicarakan, tapi saya kira ini lebih bermakna sebagai silahturahim antara pimpinan parpol yang diwakili sekjen-sekjen, dengan pak Mendagri baru," kata Arsul.

Baca juga: Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 1,8 Miliar, PAN Gunakan untuk Benahi Partai

Kendati demikian, Arsul mengatakan, tak menutup kemungkinan ada tiga hal yang akan disinggung dalam pertemuan.

Pertama, terkait wacana revisi Undang-Undang tentang Partai Politik, termasuk usulan peningkatan dan pengelolaan dana bantuan partai politik (Banpol).

"Kan ada wacana merevisi UU parpol, apalagi yang terkait dengan peningkatan dana banpol, yang direkomendasikan LIPI dan KPK. Nah tetapi LIPI dan KPK dalam rekomendasinya itu kan juga merekomendasikan juga adanya perubahan dalam UU parpol," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Dorong Revisi UU Pemilu dan Pilkada Selesai 2021

Kedua, menurut Arsul, kemungkinan pembicaraan akan mengarah pada revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini, kata dia, bertujuan agar Mendagri dapat mengetahui posisi awal parpol terkait revisi UU Pemilu.

Terakhir, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, tak menutup kemungkinan para sekjen dan Mendagri Tito membicarakan tentang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

"Yang ketiga kemungkinan nanti dibicarakan juga soal pilkada serentak 270 daerah, itu yang akan berlangungsung di bulan September 2020. Saya kira itu di sekitar itu saja," pungkasnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Nasional
Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Nasional
Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Nasional
Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X