Tak Lagi Jadi Hakim MK, Palguna Akan Kembali Mengajar dan Berseni

Kompas.com - 08/01/2020, 09:29 WIB
Eks Hakim MK I Dewa Gede Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaEks Hakim MK I Dewa Gede Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Resmi purnatugas dari jabatan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna berencana kembali menjadi pengajar di Universitas Udayana, Bali.

Menurut Palguna, setelah sepuluh tahun mengemban tugas sebagai hakim, kini saatnya ia kembali ke habitat asal, menjadi akademisi di bidang hukum.

"Ke sana lah saya akan kembali, ke habitat asal saya yang saya cintai, kampus," kata Palguna saat acara pelepasan jabatan dirinya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).


Palguna mengaku senang dalam waktu dekat bisa kembali mengajar. Sebab, bagi dia, menjadi seorang guru memang sudah menjadi cita-cita.

Ia mengenang perjuangannya mewujudkan impian tidaklah mudah.

Di tengah kondisi ekonomi keluarganya yang terengah-engah kala itu, Palguna bisa meraih gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Palguna lantas melanjutkan studi S2 di Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum International. Terakhir, ia meraih gelar S3 dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Cita-cita saya sebenarnya sangat sederhana, menjadi dosen, hanya menjadi seorang guru, dan itu terjadi," ujarnya.

Tak hanya itu, Palguna menyebut, lepas tugas sebagai hakim konstitusi, dirinya bakal kembali menekuni hobi di bidang seni.

Seperti diketahui, Palguna muda aktif di bidang teater, bahkan pernah menjadi figuran di dua judul film.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X