Banjir Bandang di Lebak, dari Penambangan Ilegal hingga Berubahnya Kampung Jadi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor sejak 1 Januari hingga 14 Januari 2020.

Lamanya jangka waktu penetapan status itu tak lepas akibat besarnya dampak yang dirasakan masyarakat di 6 kecamatan Lebak akibat bandang dan tanah longsor.

Dari total enam kecamatan, terdapat 30 desa turut terdampak. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keenam kecamatan itu adalah Sajira, Maja, Cipanas, Curug Bitung, Cimarga, dan Lebakgedong.

Akibat bencana yang terjadi pada Rabu (1/1/2020) itu, sedikitnya 10 korban meninggal dan 1 orang dinyatakan hilang.

Baca juga: Pasca-banjir Bandang Lebak, Jembatan Putus, Warga Hilir Mudik Pakai 2 Perahu Karet

Sementara, total pengungsi mencapai 3.227 KK yang tersebar di delapan pos pengungsian.

Sedangkan jumlah bangunan rusak mencapai 3.105 unit, meliputi 1.410 rumah rusak berat, 421 rusak ringan, dan 1.110 rumah terdampak lumpur.

Kemudian disusul kerusakan pada 19 sarana pendidikan, 27 kantor pemerintahan, 28 unit jembatan, dan jalan amblas dengan kedalaman 40 meter.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, akibat bencana tersebut, banyak wilayah di Lebak sempat terisolasi. Namun, titik yang terisolasi itu perlahan mulai bisa diakses.

Andika mengungkapkan, petugas TNI, Polri, BNPB, dan BPBD, telah bekerja sama untuk membuka akses wilayah terisolir agar bisa mengirimkan bantuan logistik maupun evakuasi.

"Sudah bisa diakses, tapi dengan kondisi desa, misalnya yang di tengahnya sungai, kita pakai sling dan perahu karet. Tapi (tetap) bisa, minimal tadi bantuan logistik bisa masuk ke desa-desa," ujar Andika seusai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Akibat tambang dan kemarau

Andika mengungkapkan, terdapat tiga catatan sementara yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor tak bisa dihindari.

Andika mengatakan, dugaan pertama adalah adanya cuaca ekstrim yang mengguyur Kabupaten Lebak.

Kemudian juga adanya aktivitas penambangan liar yang dilakukan masyarakat dari bekas galian tambang.

Bahkan, kata dia, penyebab dari aktivitas tersebut pertama kali dilaporkan oleh BNPB.

"Ada galian tambang yang memang digunakan oleh masyarakat seperti tambang liar seperti itu. Ada beberapa yang mereka gunakan, tidak terpakai, mereka gali lagi," kata Andika.

Baca juga: Wagub Banten Beberkan Penyebab Banjir Bandang Lebak...

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga telah menganalisis, bahwa penyebab lainnya adalah kemarau panjang.

Andika menjelaskan, keramau panjang telah menyebabkan permukaan Gunung Haliman retak.

Sehingga, saat hujan ekstrim terjadi, air masuk ke rongga permukaan yang retak.

Andika mengatakan, pihaknya telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memprioritaskan Gunung Halimun sebagai stabilitator.

"Saya tadi mengusulkan untuk segera dibangun pohon pinus, bisa 50 tahun," kata dia.

Antara/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS Sejumlah rumah rusak dan masih belum dibersihkan karena tebalnya lumpur sisa banjir di Desa Calung Bungur, Lebak, Banten, Kamis (02/01).

Dua sekolah lenyap

Setidaknya terdapat dua sekolah di Kabupaten Lebak, Banten, yang hilang akibat sapuan banjir bandang pada Rabu (1/1/2020).

"Tiga sekolah yang hancur tersebut, SMP Negeri 4, SD Negeri 2, SMA 7, kalau tidak salah. Yang pasti hancur, hilang itu SMP 4 dan SD Negeri 2, tinggal sisa lantai aja," ujar Andika.

Baca juga: Wagub Banten: 2 Sekolah yang Tersapu Banjir di Lebak Bakal Dipindahkan 

Andika mengatakan, kedua sekolah itu berada di sepanjang pinggiran Sungai Ciberang.

Akibat hilangnya gedung sekolah, para pelajar dari dua sekolah tersebut belum bisa menjalani Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

"Ini belum bisa dilaksanakan, kita masih mencari tempat untuk dapat mengalihkan ruang belajar mengajar," kata Andika.

Andika mencatat, secara keseluruhan terdapat sekitar 140 bangunan sarana pendidikan rusak akibat terpaan banjir bandang.

Adapun kerusakan yang dialami seratusan sekolah setempat meliputi rusak berat dan rusak sedang.

"Bagaimana sekolah-sekolah yang rusak, mereka bisa tetap mendapatkan, tadi, intinya hak untuk dapat belajar," kata dia.

Kepastian bantuan

Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan empat intruksi dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor.

Pertama yaitu keselamatan warga yang harus dinomorsatukan.

Menurutnya, pengertian keselamatan bukan hanya dalam arti memberikan pertolongan, melainkan juga memberikan layanan dasar terhadap yang terdampak tetap harus mendapatkan perhatian.

Kedua, kata Muhadjir, normalisasi fasilitas umum dan ketiga adalah akselerasi pemerintah pusat dan provinsi dalam penanggulangan banjir yang terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Sedangkan intruksi keempat berupa imbauan kepada masyarakat agar hati-hati menghadapi bencana banjir di beberapa daerah, terutama untuk mengantisispasi adanya banjir susulan.

"Kemudian dalam melakukan penanganan banjir dan tanah longsor dibutuhkan sinergi dari kementerian dan lembaga sesuai peran masing-masing," terang Muhadjir.

Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan Empat Instruksi Penanggulangan Banjir dan Longsor

Muhadjir mengatakan, pihaknya tengah mencari lokasi baru pengganti dua sekolah di Kabupaten Lebak yang tersapu banjir bandang.

"Kita sudah mencari lokasi, mungkin di luar kecamatan untuk sekolahnya," ujar Muhadjir usai pimpin RTM di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Muhadjir mengatakan relokasi dua sekolah ke luar kecamatan karena lahan di wilayah lain tidak memungkinkan.

"Karena tidak ada lahan yang cukup untuk membangun sekolah sementara," kata dia.

Muhadjir mengungkapkan, tak hanya dua sekolah lenyap, sekitar 200 jembatan semi permanen di Lebak juga hilang.

Menurutnya, 200 jembatan itu turut hanyut bersama air bandang yang menerjang di sejumlah wilayah di Lebak.

"Yang paling mendesak harus segera dibangun jembatan-jembatan darurat dan Kemenko PMK sudah berkoordinasi dengan BNPB dan TNI untuk membangun jembatan sementara," kata dia.

"Kita minta bangun ada tiga jembatan sehingga nanti wilayah yang terisolasi bisa terlewati, terutama anak-anak bisa sekolah karena memang itu sangat dibutuhkan," terang Mujadjir.

KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN Sejumlah titik longsor dan jembatan putus di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak setelah banjir bandang menerjang, Rabu (1/1/2020)

Kampung jadi sungai

Muhadjir mengatakan banjir bandang telah merubah perkampungan di Lebak, Banten, menjadi aliran sungai

"Di lebak ini, sungainya pindah, bergeser. Yang semula itu kampung menjadi sungai, sedangkan sungainya jadi ladang batu, karena itu sangat parah," kata Muhadjir.

Baca juga: Banjir Bandang di Lebak Dipicu Luapan Sungai Ciberang

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga berencana mencarikan lahan untuk merelokasi warga yang desanya telah berubah menjadi sungai.

Menurutnya, prinsip relokasi tersebut adalah terlebih dulu melakulan inventarisasi agar bisa mengukur sisa lahan yang masih dapat digunakan.

"Kalau tidak (tak ada sisa lahan), tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencarikan lahan. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Lebak siap untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan," katanya.

Di sisi lain, Muhadjir mengapresiasi koordinasi penanganan pasca-bencana antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung cepat.

Pada dasarnya, kata dia, penanganan dampak bencana merupakan ada pada masing-masing daerah.

Sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab memberikan bantuan, baik melalui kementerian dan lembaga negara.

"Khususnya lembaga-lembaga yang berada di bawah Kemenko (Bidang) PMK," katanya.