Banjir Bandang di Lebak, dari Penambangan Ilegal hingga Berubahnya Kampung Jadi Sungai

"Kita sudah mencari lokasi, mungkin di luar kecamatan untuk sekolahnya," ujar Muhadjir usai pimpin RTM di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Muhadjir mengatakan relokasi dua sekolah ke luar kecamatan karena lahan di wilayah lain tidak memungkinkan.

"Karena tidak ada lahan yang cukup untuk membangun sekolah sementara," kata dia.

Muhadjir mengungkapkan, tak hanya dua sekolah lenyap, sekitar 200 jembatan semi permanen di Lebak juga hilang.

Menurutnya, 200 jembatan itu turut hanyut bersama air bandang yang menerjang di sejumlah wilayah di Lebak.

"Yang paling mendesak harus segera dibangun jembatan-jembatan darurat dan Kemenko PMK sudah berkoordinasi dengan BNPB dan TNI untuk membangun jembatan sementara," kata dia.

"Kita minta bangun ada tiga jembatan sehingga nanti wilayah yang terisolasi bisa terlewati, terutama anak-anak bisa sekolah karena memang itu sangat dibutuhkan," terang Mujadjir.

Kampung jadi sungai

Muhadjir mengatakan banjir bandang telah merubah perkampungan di Lebak, Banten, menjadi aliran sungai

"Di lebak ini, sungainya pindah, bergeser. Yang semula itu kampung menjadi sungai, sedangkan sungainya jadi ladang batu, karena itu sangat parah," kata Muhadjir.

Baca juga: Banjir Bandang di Lebak Dipicu Luapan Sungai Ciberang

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga berencana mencarikan lahan untuk merelokasi warga yang desanya telah berubah menjadi sungai.

Menurutnya, prinsip relokasi tersebut adalah terlebih dulu melakulan inventarisasi agar bisa mengukur sisa lahan yang masih dapat digunakan.

"Kalau tidak (tak ada sisa lahan), tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencarikan lahan. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Lebak siap untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan," katanya.

Di sisi lain, Muhadjir mengapresiasi koordinasi penanganan pasca-bencana antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung cepat.

Pada dasarnya, kata dia, penanganan dampak bencana merupakan ada pada masing-masing daerah.

Sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab memberikan bantuan, baik melalui kementerian dan lembaga negara.

"Khususnya lembaga-lembaga yang berada di bawah Kemenko (Bidang) PMK," katanya.