Kompas.com - 08/01/2020, 06:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi (rakorsus) tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan penanganan pengamanan laut di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/1/2020).

Rapat itu dihadiri para pejabat eselon I yang menangani masalah kelautan dan kemaritiman.

Adapun pejabat yang hadir dalam rakorsus pada Selasa yakni Kepala Bakamla, Sestama Basarnas, Perwakilan Kemendagri, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, perwakan Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan dan perwakilan Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham.

Hadir pula Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kemenkominfo, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung,

Kemudian, Asrenum Panglima TNI, Asops KASAL, Stafsus Menko Maritim, Kapus Informasi TNI, Kadisinfolahta AL, Kadiskum AL dan Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD Gelar Rakorsus Penanganan Pengamanan Laut

 

Menurut Mahfud, poin yang dibahas dalam rapat yakni penyiapan aturan mengenai penanganan laut di Indonesia.

Hal ini sesuai instruksi Presiden bahwa penanganan urusan laut harus efisien.

Instruksi Presiden soal penataan penanganan permasalahan laut

Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya menyiapkan aturan soal penanganan laut.

"Hari ini sengaja saya selaku Menko Polhukam mengundang pejabat-pejabat eselon I untuk melaksanakan secara lebih teknis instruksi Presiden kepada Menko Polhukam dan Menteri Kemaritiman untuk menyiapkan aturan kembali mengenai penanganan laut dan perairan di Indonesia," ujar Mahfud saat membuka rapat.

Menurut Mahfud, rapat ini digelar bukan hanya karena kebetulan terjadi polemik di Natuna.

Sebab, instruksi Presiden sebenarnya sudah disampaikan sebelum polemik itu terjadi.

"Instruksi presiden itu sebelum itu sudah disampaikan dan terakhir dalam sidang kabinet atau ratas kabinet pada waktu itu tanggal 3 atau 4 Desember (2019) menginstruksikan Menko-Polhukam dan menteri Kemaritiman supaya segera mengambil langkah-langkah untuk menata kembali penanganan masalah laut ini," tambahnya.

Penanganan persoalan satu pintu

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi menginstruksikan penanganan permasalahan laut dilakukan melalui satu pintu.

Presiden pernah mengatakan sekurang-kuragnya ada tujuh lembaga yang tugasnya mengalami tumpang-tindih dalam mengurus permasalahan kelautan. 

"Yang penting bagi Presiden ada satu pintu, " ujar Mahfud.

"Kalau dilihat dari masing-masing itu bagus. Bakamla bagus, Polair bagus, Angkatan Laut bagus, KKP bagus. Nah yang bagus itu supaya (jangan) tumpang-tindih sehingga kita lalu diminta menyiapkan aturan aturan yang ada satu pintu," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD: Presiden Instruksikan Penanganan Masalah Laut Lewat Satu Pintu

 

Presiden berpesan, meski nantinya penanganan dilakukan lewat satu pintu, tetapi tidak mengurangi wewenang masing-masing lembaga yang saat ini telah ada.

Mahfud menuturkan, Presiden ingin ada satu lembaga sebagai rujukan.

"Tetapi pintu penjurunya itu harus ada, nanti kita diskusikan. Pada waktu itu Presiden menyebut Bakamla ya (yang menjadi penjuru)," lanjutnya.

Namun, kata Mahfud, solusi dengan menunjuk Bakamla ini perlu dibicarakan kembali.

Saat disinggung lebih lanjut apakah nantinya kewenangan Bakamla akan diperluas, Mahfud belum bisa memastikan.

"Nanti kita lihatlah, biar diskusi dulu, " tuturnya.

Aturan hukum yang tumpang-tindih 

Mahfud mengatakan, dalam praktik penanganan persoalan kelautan di Indonesia masih terdapat undang-undang (UU) aturan hukum yang berbeda.

Padahal, UU yang berbeda kadangkala menimbulkan masalah.

"Misalnya ada satu penanganan hukum di suatu tempat, sudah selesai diatandatangani tiba-tiba ada institusi lain yang merasa berwenang melepaskan (pelaku kejahatan), sehingga lepas gitu. Itu beberapa kali terjadi dan secara operasional menimbulkan masalah," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Ada 24 UU Bidang Kelautan yang Tumpang Tindih

Mahfud mengungkapkan ada 24vUU bidang kelautan yang saat ini saling tumpang-tindih.

Selain itu, ada dua peraturan pemerintah (PP) yang juga tumpang-tindih dengan peraturan lain.

"Laporan pertama dulu ditemukan 17 (UU). Sementara hari ini di meja saya tercatat ada 24 UU yang menyangkut itu (kelautan), ditambah 2 PP yang juga agak tumpang tindih," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah ingin mensinergikan puluhan aturan menjadi omnibus law bidang kelautan.

"Tetapi sekarang perlu sinergisitas sehingga kita berpikir mau membuat omnibus law tentang kelautan. Entah nanti cukup dengan PP, (sebab) bisa kok omnibus dengan itu atau sampai ke undang-undang itu tergantung hasil diskusi," tambah Mahfud.

Soal rencana penambahan kewenangan Bakamla di laut

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, enggan menanggapi lebih lanjut perihal rencana pemerintah untuk menguatkan kewenangan lembaganya.

Menurut Taufiq, lembaganya saat ini sudah kuat.

"Sekarang sudah kuat kok. Jadi itu (soal penguatan) bukan ranah saya. Saya Kepala Bakamla hanya menjalankan UU, " kata Taufiq di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2019).

Apapun yang akan terjadi nantinya, kata Taufiq, pihaknya tetap merupakan pelaksana.

"Kalau nanti ada kebijakan pemerintah mau mengubah atau mensinergikan, itu nanti legislator dan Pemerintah. Kita hanya pelaksana saja," tuturnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Nasional
Visi Misi Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI: Penguatan Alutsista hingga Tindak Tegas Prajurit Arogan

Visi Misi Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI: Penguatan Alutsista hingga Tindak Tegas Prajurit Arogan

Nasional
Komisi I DPR Mau Cecar Calon Panglima TNI Yudo Margono, Rapat Digelar Tertutup

Komisi I DPR Mau Cecar Calon Panglima TNI Yudo Margono, Rapat Digelar Tertutup

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Bareskrim Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Kapolri Bocorkan Perintah Jokowi yang Bikin Dirinya Dampingi KSAL Yudo Margono 'Fit and Proper Test'

Kapolri Bocorkan Perintah Jokowi yang Bikin Dirinya Dampingi KSAL Yudo Margono "Fit and Proper Test"

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima, Yudo Ingin Prajurit TNI Jadi Contoh Hidup Sederhana

"Fit and Proper Test" Calon Panglima, Yudo Ingin Prajurit TNI Jadi Contoh Hidup Sederhana

Nasional
Tekankan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Tekankan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Nasional
Kapolri: Laksamana Yudo Margono Sangat Berkompeten Jadi Calon Panglima TNI

Kapolri: Laksamana Yudo Margono Sangat Berkompeten Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Yudo Margono Ungkap 3 Elemen Kunci Bangun Kekuatan TNI

Yudo Margono Ungkap 3 Elemen Kunci Bangun Kekuatan TNI

Nasional
Lewat Dapur Kreasi, Kemensos Pulihkan Fungsi Sosial Ekonomi Penyintas Gempa Cianjur

Lewat Dapur Kreasi, Kemensos Pulihkan Fungsi Sosial Ekonomi Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Jokowi Ingin Negara Lain Bergantung dengan Indonesia

Jokowi Ingin Negara Lain Bergantung dengan Indonesia

Nasional
Saat Fit And Proper Test, Yudo Margono: Perlu Sinergi Seluruh Komponen untuk Bangun Kekuatan Pertahanan Negara

Saat Fit And Proper Test, Yudo Margono: Perlu Sinergi Seluruh Komponen untuk Bangun Kekuatan Pertahanan Negara

Nasional
Visi Misi Yudo Calon Panglima TNI: Tindak Tegas Prajurit yang Arogan pada Masyarakat

Visi Misi Yudo Calon Panglima TNI: Tindak Tegas Prajurit yang Arogan pada Masyarakat

Nasional
Soal Ismail Bolong, Kapolri: Masih Terus Dilakukan Pencarian

Soal Ismail Bolong, Kapolri: Masih Terus Dilakukan Pencarian

Nasional
Karomani Diduga Tawarkan Jasa Mudahkan Calon Mahasiswa Lulus Masuk Unila Lewat Orang Kepercayaan

Karomani Diduga Tawarkan Jasa Mudahkan Calon Mahasiswa Lulus Masuk Unila Lewat Orang Kepercayaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.