Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Cara Mencegah Masuknya Kapal-kapal China di Perairan Natuna

Kompas.com - 07/01/2020, 15:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ribut-ribut tentang Kapal China di perairan Natuna ternyata cukup lumayan untuk mengalihkan pemberitaan masalah banjir di Jakarta.

Berbagai respons terlihat cukup menarik juga yang antara lain mengatakan bahwa begitu tidak ada lagi Sang Algojo yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Nusantara, maka berpesta poralah kapal-kapal pencuri ikan yang selama ini rada "jiper" untuk coba-coba masuk ke perairan Indonesia. Maka berdatanganlah kapal-kapal liar yang bahkan mendapat pengawalan kapal Coast Guard-nya.

Agak kurang jelas apa sebenarnya yang tengah terjadi, akan tetapi dari komentar-komentar para pejabat terkait, maka dapat diperoleh kesan tentang beberapa hal.

Ada yang mengatakan bahwa kegiatan patroli atau pengawasan yang harus ditingkatkan, ada pula yang mengatakan bahwa kita belum memiliki cukup banyak kapal patroli penjaga pantai dan lain-lain.

Intinya adalah tertuju tentang bagaimana mengelola wilayah perbatasan laut dalam konteks pertahanan keamanan negara. Pada masalah ini kelihatan ada satu benang merah yang akan segera dilakukan yaitu peningkatan patroli di perairan Natuna.

Intisarinya dapat dipersepsikan sebagai sebuah upaya dalam rangka pertahanan keamanan negara dengan kegiatan patroli atau pengawasan di daerah perbatasan kritis (mudah menyulut sengketa) atau critical border dalam hal ini yang dimaksud terutama adalah perairan Natuna.

Dalam isu pertahanan keamanan negara, secara historis tradisional dikenal sebuah konsep yang mengacu pada analogi "pagar dari sebuah rumah".

Untuk menjaga keamanan negara, sudah ribuan tahun China membangun "The Great Wall" untuk menahan musuh yang datang dari arah utara. Karena berujud negara, maka sangat tidak mungkin membangun pagar sepanjang perbatasan seperti layaknya sebuah rumah.

Itu sebabnya maka Tembok China atau Great Wall hanya dibangun di sepanjang perbatasan kritis (rawan dan arah datangnya ancaman) yaitu di daerah utara negaranya. Sebagai catatan, sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali peperangan yang terjadi adalah sebagai akibat dari "sengketa perbatasan" atau "Border Dispute".

Konsep ini (pagar rumah) paling banyak dianut dan ternyata telah menjadi sebuah konsep yang "up to date". Sekadar contoh saja, bahkan Presiden Trump kini tengah membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang dianggap sebagai perbatasan kritis oleh Amerika Serikat.

Intinya, karena tidak mungkin sebuah negara membangun pagar di sepanjang daerah perbatasannya, maka dipilihlah hanya di sepanjang perbatasan kritis saja yang diprioritaskan untuk dibangun pagar.

Untuk wilayah perbatasan yang berujud daratan maka dengan mudah dibangun pagar dengan tembok beton misalnya. Akan tetapi, bila perbatasan sebuah negara berujud perairan maka kiranya tidak mungkin untuk membangun pagar dalam ujud fisik.

Demikianlah maka dalam bentuk yang berbeda, pagar di wilayah perbatasan berbentuk perairan dapat berujud kapal-kapal patroli yang ditugaskan menjaga wilayah perbatasan kritis sebuah negara.

Inilah mungkin yang diutarakan oleh beberapa pejabat negara belakangan ini dalam merespons masuknya kapal China di perairan Natuna, yaitu akan meningkatkan efektifitas dan intensitas patroli di wilayah perairan Natuna. Nah, pada titik inilah diskusi tentang peningkatan patroli menjadi sangat menarik.

Dengan kemajuan teknologi di abad ini, maka patroli laut tidak akan banyak gunanya bila tidak diiringi dengan kegiatan pengintaian dari udara. Sekadar untuk diketahui saja, bahwa sebenarnya patroli terpadu antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara sudah sejak lama berlangsung dan dikembangkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com