Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Cara Mencegah Masuknya Kapal-kapal China di Perairan Natuna

Kompas.com - 07/01/2020, 15:30 WIB
Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPrajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ribut-ribut tentang Kapal China di perairan Natuna ternyata cukup lumayan untuk mengalihkan pemberitaan masalah banjir di Jakarta.

Berbagai respons terlihat cukup menarik juga yang antara lain mengatakan bahwa begitu tidak ada lagi Sang Algojo yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Nusantara, maka berpesta poralah kapal-kapal pencuri ikan yang selama ini rada "jiper" untuk coba-coba masuk ke perairan Indonesia. Maka berdatanganlah kapal-kapal liar yang bahkan mendapat pengawalan kapal Coast Guard-nya.

Agak kurang jelas apa sebenarnya yang tengah terjadi, akan tetapi dari komentar-komentar para pejabat terkait, maka dapat diperoleh kesan tentang beberapa hal.

Ada yang mengatakan bahwa kegiatan patroli atau pengawasan yang harus ditingkatkan, ada pula yang mengatakan bahwa kita belum memiliki cukup banyak kapal patroli penjaga pantai dan lain-lain.

Intinya adalah tertuju tentang bagaimana mengelola wilayah perbatasan laut dalam konteks pertahanan keamanan negara. Pada masalah ini kelihatan ada satu benang merah yang akan segera dilakukan yaitu peningkatan patroli di perairan Natuna.

Intisarinya dapat dipersepsikan sebagai sebuah upaya dalam rangka pertahanan keamanan negara dengan kegiatan patroli atau pengawasan di daerah perbatasan kritis (mudah menyulut sengketa) atau critical border dalam hal ini yang dimaksud terutama adalah perairan Natuna.

Dalam isu pertahanan keamanan negara, secara historis tradisional dikenal sebuah konsep yang mengacu pada analogi "pagar dari sebuah rumah".

Untuk menjaga keamanan negara, sudah ribuan tahun China membangun "The Great Wall" untuk menahan musuh yang datang dari arah utara. Karena berujud negara, maka sangat tidak mungkin membangun pagar sepanjang perbatasan seperti layaknya sebuah rumah.

Itu sebabnya maka Tembok China atau Great Wall hanya dibangun di sepanjang perbatasan kritis (rawan dan arah datangnya ancaman) yaitu di daerah utara negaranya. Sebagai catatan, sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali peperangan yang terjadi adalah sebagai akibat dari "sengketa perbatasan" atau "Border Dispute".

Konsep ini (pagar rumah) paling banyak dianut dan ternyata telah menjadi sebuah konsep yang "up to date". Sekadar contoh saja, bahkan Presiden Trump kini tengah membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang dianggap sebagai perbatasan kritis oleh Amerika Serikat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.