Mendagri Sebut Dana Desa untuk Rem Urbanisasi

Kompas.com - 07/01/2020, 13:19 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat meresmikan Masjid Nurul Falah di Kantor Ditjen Dukcapil dan Bina Pemdes kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMendagri Tito Karnavian saat meresmikan Masjid Nurul Falah di Kantor Ditjen Dukcapil dan Bina Pemdes kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk seluruh desa di Indonesia.

Tito mengatakan, anggaran desa dialokasikan dengan tujuan agar pemerataan pembangunan tercapai.

"Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran khusus untuk semua desa. Ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembangunan," ujar Tito saat memberikan sambutan sebelum meresmikan Masjid Nurul Falah di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Kapolri Terbitkan Arahan Penanganan Korupsi Dana Desa dan Pemda

Tito mengatakan, di era Orde Baru pembangunan bersifat sentralistik. Pembangunan hanya terealisasi di perkotaan. 

Dengan adanya anggaran khusus, kata dia, diharapkan pembangunan di desa-desa bisa lebih intens.

"Dengan demikian, urbanisasi bisa direm dan masyarakat hidup dan membangun di daerah desanya masing-masing," kata Tito.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, kata dia, di Indonesia terdapat 7.000 lebih desa yang kini ditangani instansi khusus di bawah Kemendagri, yakni Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes).

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Telegram Kapolri soal Korupsi Dana Desa | China Menguji Pejabat Baru RI

Oleh karena itu diharapkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri bisa bekerja sama dengan stakeholder lain, termasuk dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Diketahui pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa untuk tahun 2020 adalah Rp 72 triliun. Jumlah tersebut naik dari alokasi tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.