KPK Minta Organisasi dan Tata Kerja Tak Diatur Peraturan Presiden

Kompas.com - 06/01/2020, 23:20 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta aturan soal organisasi dan tata kerja KPK cukup diatur dalam peraturan KPK, bukan melalui peraturan presiden sebagaimana yang sedang disusun oleh pihak Istana.

"Terkait beredarnya informasi draf Rancangan Pepres Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KPK, maka KPK berpendapat bahwa hal tersebut cukup diatur dalam Peraturan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/1/2020).

Ali mengatakan, hal itu mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (20) dan Pasal 26 Ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang isinya tidak berubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres yang Mengatur Dewan Pengawas KPK

Ali menuturkan, Pasal 25 Ayat (2) UU tersebut menyatakan, ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Senada dengan itu, Pasal 26 Ayat (8) menyebut, ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Praktik yang berlaku di Kementerian pun OTK diatur dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri," ujar Ali.

Baca juga: PPP Minta Presiden Jokowi Hati-hati Terbitkan Perpres KPK

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menyebutkan. Presiden Joko Widodo memang menyiapkan tiga perpres tentang KPK.

Menurut Pramono Anung, ketiga Perpres ini dirancangkan karena menyesuaikan pada undang-undang KPK yang baru, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Selain Perpres Dewan Pengawas KPK yang sudah terbit dan dipublikasikan, akan ada juga Perpres tentang organisasi KPK serta Perpres yang mengatur perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Soal Alih Status Pegawai, KPK Tunggu Perpres

Perpres tentang organisasi KPK itu kemudian dipertanyakan menyusul beredarnya draf Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK.

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam draf tersebut adalah posisi pimpinan KPK yang berada di bawah dan bertanggungjawan kepada Presiden sehingga independensi KPK dikhawatirkan akan tergerus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X