Jika Ibu Kota Pindah, Jimly Asshidiqie Usul Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus

Kompas.com - 06/01/2020, 20:38 WIB
Anggota DPD RI Jimly Asshidiqie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIAnggota DPD RI Jimly Asshidiqie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, pemindahan ibu kota ini seharusnya menjadi momentum tepat untuk menerapkan omnibus law.

"UU Ibu Kota Negara (IKN) itu akan menjadi contoh yang mudah dan baik untuk menerapkan omnibus law pertama. Jadi, omnibus law itu satu undang-undang, tetapi dia menjangkau banyak undang-undang," papar dia. 

Sebelumnya, mengenai rencana pemindahan ibu kota, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, setidaknya ada 57 aturan yang bakal direvisi.

Seluruh aturan itu akan diubah dengan skema omnibus law.

"Memang untuk mengubah UU terkait pemindahan ibu kota negara bukan perkara yang sepele. Banyak UU yang harus diubah atau disinkronisasikan," ujar Suharso di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu Kota Bakal Dibentuk Akhir Januari 2020

Adapun omnibus law merupakan penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal, baik pada level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri (permen) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, maupun konflik.

Jika dirinci, 57 aturan yang bakal direvisi itu terdiri dari 43 aturan berupa PP, perpres, maupun peraturan menteri (Permen). Sisanya, 14 aturan sisanya merupakan adalah UU.

Adapun 14 UU tersebut terkait kedudukan ibu kota negara sebanyak 4 UU, batas dan wilayah sebanyak 4 UU, bentuk dan susunan pemerintah sebanyak 3 UU, kawasan khusus pusat pemerintahan sebanyak 2 UU, serta penataan ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana yang masing-masing 1 UU.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X