Wapres Minta Pengembang Perumahan Edukasi Publik agar Tak Tertipu Rumah Bodong

Kompas.com - 06/01/2020, 19:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pengembang perumahan mengedukasi masyarakat dengan informasi seputar jual beli rumah yang aman.

Pasalnya, saat ini bermunculan penjualan rumah secara syariah yang ternyata bodong.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesi (DPP REI) di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/1/2019).

"Karena adanya mulai sekarang ini timbul yang industri yang namanya itu berkedok investasi perumahan bodong. Bodong, bahkan syariah. Saya mohon REI supaya aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ini Tips Terhindar dari Investasi Syariah Bodong

Ia juga meminta masyarakat aktif mencari informasi yang lengkap dan akurat terkait pembelian rumah sekalipun dilakukan secara syariah.

Sebabnya, lanju Ma'ruf, saat ini jumlah korban yang tertipu perumahan syariah juga cukup banyak dan itu merugikan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

"Jadi kita minta edukasi supaya tidak mudah tertipu terprovokasi oleh oknum-oknum yang melakukan kedok investasi perumahan bahkan syariah. Sehingga banyak masyarakat yang tertipu," lanjut Ma'ruf.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan penjualan rumah syariah.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Tindak 182 Investasi Bodong

Para tersangka telah menipu 3.680 korban dengan total kerugian mencapai Rp 40 miliar.

Perumahan syariah itu rencananya akan dibangun di daerah Tangerang Selatan dan Banten.

Kepada para korban, tersangka menjanjikan pembangunan perumahan itu rampung pada Desember 2018.

Namun, hingga saat ini, perumahan syariah seperti yang dijanjikan kepada para korban belum dibangun. Para tersangka malah melarikan diri dengan menggunakan uang para korban.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 137 Jo Pasal 154, Pasal 138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, Pasal 139 Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan atau Pasal 3,4 dan 5 UU RI Nomor 08 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya di atas 20 tahun penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X