Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,2 Persen dalam 5 Tahun,

Kompas.com - 06/01/2020, 18:37 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 sampai 6,2 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Perpres pada 20 Januari.

"Kami memahami keadaan dunia internasional saat ini, tetapi kami tentu harus tetap optimistis dan kami mengambil di angka di antara 5,6-6,2 persen. Rata-rata ini ya, selama 5 tahun ke depan," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Suharso menyatakan, untuk tahun ini pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Diprediksi Sebesar 6 Persen pada 2020

Ia berharap angka tersebut meningkat setiap tahunnya dan mencapai sekitar 6 persen pada 2024 nanti.

Disaat yang bersamaan, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun dari yang sekarang 9,41 persen menjadi 7 persen.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka bisa turun sampai 4,3 persen dari saat ini 5,28 persen.

Selain itu, angka gini rasio ditargetkan turun dari 0,382 menjadi 0,374. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca dari 22,5 persen menjadi 27,3 persen dalam rentang lima tahun.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54.

"Rancangan ini disusun sedemikian rupa dengan memasukkan seluruh janji-janji presiden yang hampir 392 visi dan misi presiden, dan tentu sesuai arahan Presiden dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu," ujar Suharso.

Plt Ketua Umum PPP itu juga menjabarkan, ada tujuh agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dalam rangka gini rasio antar wilayah dan juga kelompok penduduk.

Ketiga, sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Kelima infrasruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi Ketiga di Dunia?

Keenam lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh stabilitas polhukamhan dan transformasi pelayanan publik.

"Demikian kami harapkan terjadi transformasi ekonomi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen. Dengan prasyarat atau kondisinya adalah penyederhaan regulasi dan birokrasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com