Menko PMK: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap 100 Persen

Kompas.com - 06/01/2020, 18:27 WIB
Menko-PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko-PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Hal tersebut disepakati dalam rapat bersama antara Menko-PMK, Menkeu, Menkes, Sekjen Kemensos, Kepala BPJS Kesehatan, Ketua DJSN dan Kepala Staf Kepresidenan, Senin (6/1/2019).

"Sebagaimana telah diketahui bahwa hari ini sesuai tugas Kemenko-PMK, yaitu melakukan koordinasi terhadap kebijakan prioritas. Karena itu sudah diambil kesepakatan dan kesepakatannya bulat, intinya bahwa Perpres Nomor 75 tahun 2019 dilaksanakan seperti apa adanya, " ujar Muhadjir di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, 372.000 Peserta Pilih Turun Kelas

Perpres tersebut menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Perpres itu resmi berlaku sejak 24 Oktober 2019 lalu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, semua pihak telah sepakat bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 akan diberlakukan penuh sebagaimana mestinya.

Fahmi mengakui nantinya ada hal teknis yang menjadi imbas kenaikan iuran ini.

"Kalau dirasakan (kenaikannya) berat itu opsinya bisa turun kelas. Kami di BPJS Kesehatan membuka kesempatan seluas-luasnya dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan iuran kelas yang berada di bawahnya, " ujar Fahmi.

Meski begitu, pihaknya memastikan pelayanan medis tetap sama meski ada masyarakat yang memilih turun kelas.

"Pelayanan medik itu sama tidak berubah tetap sama. Tidak ada perbedaan pelayanan walaupun turun kelas. Nah, kelas 1 bisa turun ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3," ungkapnya.

"Nanti di kelas 3 yang betul-betul tidak mampu, Kemensos menyampaikan, silahkan sama-sam kita mendata yang tidak mampu tersebut untuk nanti didaftarkan sesuai prosedur, " tambah Fahmi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X