Kompas.com - 06/01/2020, 16:54 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-57, Minggu (5/1/2020) KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-57, Minggu (5/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa kedaulatan NKRI tidak bisa ditukar dengan apa pun.

Menurut Mahfud, pada awal jabatannya, Presiden Jokowi langsung mengadakan rapat di atas kapal dalam rangka pengamanan laut di wilayah Natuna.

"Saat itu menegaskan bahwa tidak sejengkal batas pun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah karena menurut presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Pantura yang Dikirim ke Natuna

Kemudian, kata dia, setahun lalu Presiden Jokowi memerintahkan agar pengamanan terhadap Natuna diperkuat.

Jokowi menilai, negara harus hadir dalam hal ini setidaknya untuk dua hal.

"Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," ujar Mahfud.

Terkait dengan aktivitas nelayan itu sendiri, Mahfud MD akan mengirim 120 orang nelayan dari Pantura Jawa ke Natuna untuk melakukan aktivitas laut.

Hal tersebut juga sebagai salah satu pelaksanaan atas perintah Presiden Jokowi agar negara bisa hadir dan memastikan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia.

"Kita koordinasikan terus mulai hari ini dengan instansi terkait, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Baca juga: Soal Natuna, Puan: Tak Ada Alasan Wilayah Indonesia Diklaim Negara Lain

Diketahui, beberapa kapal milik China memasuki perairan Natuna dan mengambil ikan secara ilegal di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, China mengklaim wilayah Natuna merupakan bagian dari wilayahnya dan masuk ke dalam nine dash line.

Adapun nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS.

Padahal, Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X