Meski Lebih Baik daripada Normalisasi, Naturalisasi Sungai Pemprov DKI Tetap Dikritik

Kompas.com - 06/01/2020, 15:46 WIB
Konferensi pers LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center Urban Studies di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020) terkait banjir yang melanda Ibu Kota dan sekitarnya pada awal tahun ini. KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Konferensi pers LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center Urban Studies di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020) terkait banjir yang melanda Ibu Kota dan sekitarnya pada awal tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) DKI Jakarta mengkritik program naturalisasi sungai yang diatur melalui Pergub DKI Jakarta.

Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Ahmadi menilai, program naturalisasi sungai di Jakarta tidak melibatkan masyarakat.

"Konsep naturalisasi, lebih baik ketimbang normalisasi. Tapi kan naturalisasi ini sebenarnya sudah dilakukan teman-teman komunitas Ciliwung dan sebagainya. Tetapi ketika konsep dituangkan ke pergub, pelibatan masyarakat tidak dimasukkan dalam pergub itu," kata Tubagus dalam konferensi pers tentang bencana banjir Jabodetabek di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020).

"Padahal tantangan naturalisasi adalah gimana ada pelibatan masyarakat di situ," ujarnya.

Baca juga: Lawakan Tak Lucu Awal Tahun: Normalisasi versus Naturalisasi

Di lain sisi, ia juga mengkritik eksekusi normalisasi sungai yang pendekatannya selalu dengan penggusuran warga.

Menurut Tubagus, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa memikirkan alternatif lain yang juga melibatkan partisipasi warga.

"Dalam catatan LBH, normalisasi selalu pendekatannya penggusuran. Memang penggusuran saja PUPR kerjanya? Enggak. Bisa bagaimana membangun permukiman yang adaptif. Apakah dipikirkan? Ini minim partisipasi warga," tuturnya.

Namun, dia mengatakan sudah bukan saatnya memperdebatkan konsep naturalisasi atau normalisasi.

Baca juga: Naturalisasi dari Anies Baswedan hingga Paul Cumming...

Tubagus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mampu berkoordinasi dengan baik agar menghasilkan solusi terbaik bagi warga. Ia mencontohkan penanganan sedimentasi.

"Nah, sekarang soal betonisasi dan naturalisasi. Perdebatan mereka artinya menandakan pembangunannya tidak partisipatif. Misal PU betonisasi. Apa kerjaannya hanya betonisasi? Enggak. Banyak tugas PU dalam urusan sungai, bisa sedimentasi," kata Tubagus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Nasional
Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Nasional
Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Nasional
BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

Nasional
Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Nasional
Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Nasional
Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X