Tanggapi Kritik Susi Pudjiastuti soal Natuna, Ini Kata Moeldoko

Kompas.com - 06/01/2020, 15:09 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi tanggapan atas kritik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal Natuna.

Kritik Susi Pudjiastuti terutama ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Terkait hal tersebut, Moeldoko menyebutkan, ada pendekatan yang bersifat lunak dan pendekatan keras.

"Pada dasarnya kan dua skala besar yang dilakukan. Ada pendekatan diplomasi atau pendekatan politik dengan melalui diplomasi. Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Jokowi soal Natuna: Tak Ada Tawar Menawar Mengenai Kedaulatan Kita

Berikutnya, kata dia, ada pendekatan militer atau pertahanan keamanan.

"Ini dua hal yang berbeda. TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area itu," tuturnya.

Menurut Moeldoko, saat ini kementerian terkait saat ini sudah melakukan langkah-langkah diplomasi.

"Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan. Nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut, bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi," tutur Moeldoko.

"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," kata dia.

Baca juga: Polemik di Natuna, TNI Enggan Terprovokasi Kapal Patroli China

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui ZEE Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo.

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Salah satunya berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Amankan Natuna, Menhan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla

Sementara itu, Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter mengkritik maraknya kapal-kapal China yang dikawal China Coast Guard (CCG) di perairan Natuna.

Susi mengkritisi pihak-pihak yang mengatakan persoalan di Laut Natuna akan merusak persahabatan dan persahabatan antar-kedua negara bila diperpanjang. Dia bilang, persahabatan antar-negara tidak boleh melindungi pencuri ikan.

"Persahabatan antar-negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku ilegal, unreported, unregulated fishing," kata Susi dikutip Kompas.com dalam akun Twitter-nya, Minggu (5/1/2020).

Susi menuturkan, China tidak boleh melindungi pelaku penangkapan ikan ilegal. Sebab kejahatan ini merupakan kejahatan lintas negara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X