Kompas.com - 06/01/2020, 14:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana alam, seperti halnya banjir.

Menurut Tito, pencegahan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab pemda, sebagaimana bunyi poin kedua Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, yakni pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam.

“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, dari hulu sampai ke hilir," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Normalisasi Dinilai Bukan Solusi Atasi Banjir, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Tito mengatakan, sebagaimana hasil rapat Jumat (3/1/2020), banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek kemarin tidak hanya disebabkan oleh masalah di hulu, tetapi juga di tengah dan hilir.

Disinyalir, kurangnya tanaman untuk menyerap air menjadi salah satu penyebab air menjadi menggenang.

Selain itu, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase juga dinilai mendorong terjadinya banjir.

Namun demikian, Tito tak hanya memberi imbauan ke pemda Jabodetabek. Ia meminta seluruh pemda bersama masyarakatnya bersiap menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai buan Februari sampai Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” ujar Tito.

Ia juga meminta semua pemda memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana.

Baca juga: Menko PMK: Banjir di Luar Jabodetabek Juga Jadi Perhatian Pemerintah

Strategi penanganan, kata Tito, harus diawali dengan pemetaan daerah potensi banjir, dilanjutkan penghitungan biaya, penyusunan anggaran, baru selanjutnya ketok palu anggaran.

"Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir," ujar Tito.

Lebih lanjut, Kemendagri saat ini tengah menyiapkan posko untuk memantau cuaca maupun rencana kontingensi, guna meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana.

Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap pemda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.