Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya Jabodetabek, Tito Minta Semua Pemda Bersiap Hadapi Banjir

Kompas.com - 06/01/2020, 14:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana alam, seperti halnya banjir.

Menurut Tito, pencegahan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab pemda, sebagaimana bunyi poin kedua Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, yakni pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam.

“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, dari hulu sampai ke hilir," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Normalisasi Dinilai Bukan Solusi Atasi Banjir, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Tito mengatakan, sebagaimana hasil rapat Jumat (3/1/2020), banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek kemarin tidak hanya disebabkan oleh masalah di hulu, tetapi juga di tengah dan hilir.

Disinyalir, kurangnya tanaman untuk menyerap air menjadi salah satu penyebab air menjadi menggenang.

Selain itu, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase juga dinilai mendorong terjadinya banjir.

Namun demikian, Tito tak hanya memberi imbauan ke pemda Jabodetabek. Ia meminta seluruh pemda bersama masyarakatnya bersiap menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai buan Februari sampai Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” ujar Tito.

Ia juga meminta semua pemda memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana.

Baca juga: Menko PMK: Banjir di Luar Jabodetabek Juga Jadi Perhatian Pemerintah

Strategi penanganan, kata Tito, harus diawali dengan pemetaan daerah potensi banjir, dilanjutkan penghitungan biaya, penyusunan anggaran, baru selanjutnya ketok palu anggaran.

"Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir," ujar Tito.

Lebih lanjut, Kemendagri saat ini tengah menyiapkan posko untuk memantau cuaca maupun rencana kontingensi, guna meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana.

Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap pemda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com