Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna, Bagaimana Keamanan Mereka?

Kompas.com - 06/01/2020, 11:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin nelayan yang akan dikirim ke perairan Natuna dilindungi oleh negara.

Pengiriman para nelayan itu sendiri adalah dalam rangka melindungi kedaulatan NKRI di wilayah tersebut dari klaim sepihak China yang mencuri ikan di sana.

"Saudara akan dilindungi oleh negara. Tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam Saudara," ujar Mahfud saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan Pantura yang akan dikirim ke Natuna di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020).

"Yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," lanjut dia.

Baca juga: Ketegangan Indonesia dan China Pasca-Insiden Kapal Asing di Natuna

Mahfud mengatakan, Natuna merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

Oleh karena itu, kekayaan tersebut menjadi hak setiap WNI, terutama nelayan untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada di saja berdasarkan hukum internasional.

"Kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang di situ, termasuk 200 meter ke bawahnya dari dasar perairan itu. Itu menurut hukum hak kita," kata Mahfud.

Dengan demikian, selain para nelayan yang dikirim ke Natuna itu menggunakan haknya sebagai WNI, mereka juga turut melakukan aksi bela negara.

Baca juga: Pemerintah Akan Memobilisasi 120 Nelayan Pantura ke Perairan Natuna

"Saudara nanti selain menggunakan hak sebagai warga negara, juga menggunakan kewajibannya untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini (Natuna) milik kami," kata Mahfud.

Diberitakan, Kemenko Polhukam akan mengirimkan sebanyak 120 orang nelayan dari Pantai Utara Jawa ke perairan Natuna.

Perairan Natuna saat ini diketahui sedang berpolemik karena selain ikan-ikannya dicuri oleh kapal milik China, kawasan tersebut juga diklaim oleh pemerintah China sebagai wilayah mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah tegas menolak klaim China tersebut dan menyatakan bahwa perairan Natuna sah milik Indonesia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skin Care'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skin Care"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi Online

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi Online

Nasional
Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Nasional
Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Nasional
Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan 'Presidential Club'...

Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan "Presidential Club"...

Nasional
Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Nasional
Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Nasional
KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

Nasional
Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Nasional
Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Kekagetan Golkar Usai Bobby Nasution Lebih Pilih Gerindra, padahal Sempat Lempar Kode

Kekagetan Golkar Usai Bobby Nasution Lebih Pilih Gerindra, padahal Sempat Lempar Kode

Nasional
Sudirman Said Siap Lawan Anies pada Pilkada, Sindir soal Jakarta Dijadikan Batu Loncatan

Sudirman Said Siap Lawan Anies pada Pilkada, Sindir soal Jakarta Dijadikan Batu Loncatan

Nasional
Pembukaan Rakernas PDI-P, Megawati Bakal Sampaikan Pidato Politik Pertamanya Setelah Pilpres 2024

Pembukaan Rakernas PDI-P, Megawati Bakal Sampaikan Pidato Politik Pertamanya Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com