Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Minta Ketua KPK Beri Pelajaran Pegawai Kemenkumham yang Bandel

Kompas.com - 06/01/2020, 10:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak pegawai Kemenkumham yang kedapatan melakukan praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Yasonna saat memberi sambutan dalam acara apel janji kinerja dan pencanangan zona integritas yang juga dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/1/2020) pagi.

"Lapas masih ada pungli di sana-sini, dari awal saya sampaikan, perbaiki. Ini ada Ketua KPK, hati-hati. Bila perlu diam-diam nanti saya bilang, 'Pak Ketua, di sana nampaknya sulit, sudah saya ingatkan enggak bisa. Kasih pelajaran'. Hati-hati," kata Yasonna di hadapan para pegawainya.

Baca juga: Temukan Sel Mewah Napi Koruptor, Ombudsman Minta Lapas Terapkan Standar

Yasonna menuturkan, program zona integritas sudah berjalan si Kemenkumham dan membuahkan 39 wilayah bebas korupsi dan 4 wilayah birokrasi bersih melayani.

Namun, Yasonna mengingatkan bahwa slogan-slogan antikorupsi dan berintegritas tersebut tidak boleh hanya menjadi 'pemanis' di bibir.

"Tadi membuat yel-yel, kuncinya integritas, no pungli, no korupsi itu jangan lip service saja, harus menjadi sistem nilai, internalisasikan nilai-nilai itu di dalam dirimu," ujar Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara apel apel janji kinerja dan pencanangan zona integritas di Kantor Kemenkumham, Senin (6/1/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara apel apel janji kinerja dan pencanangan zona integritas di Kantor Kemenkumham, Senin (6/1/2020).

Yasonna pun mendorong para kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis untuk bisa memperoleh predikat wilayah bebas korupsi.

Menurut Yasonna, terdapat 267 satuan kerja di Kemenkumham yang berpotensi mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tersebut

Baca juga: Ombudsman Temukan Dugaan Ada Perlakuan Khusus untuk Napi Korupsi di Lapas Cibinong

Ia menambahkan, ada sejumlah tugas yang mesti dituntaskan oleh Kemenkumham pada 2020 antara lain mengharmonisasi peraturan-peraturan daerah hingga menciptakan suasana pelayanan yang nyaman di kantor-kantor imigrasi.

"Hujan ini kecil buat kita, tantangan kita lebih besar. Tantangan kita jauh lebih besar, kalau hujan gerimis kecil begini saja kita tidak mampu, forget it," kata Yasonna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com