Ketegangan Indonesia dan China Pasca-Insiden Kapal Asing di Natuna

Prabowo memilih menyelesaikan masalah di Natuna secara damai.

Namun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara tegas tak mengakui klaim China atas wilayah ZEE tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari pun berharap pemerintah RI bisa kompak menyikapi persoalan di Natuna.

"Saya berharap sikap pemerintah kompak (dalam menyikapi persoalan di Natuna)," ujar Abdul Kharis kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Beda Sikap Luhut-Prabowo dengan Retno Tanggapi soal Natuna, Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Kompak

Klaim China dinilai tak berdasar

Di sisi lain, nine dash line yang menjadi acuan China dalam mengklaim Natuna dianggap tidak berdasar.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, Nine-Dash Line tidak diakui oleh dunia internasional.

"Klaim ini didasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (konvensi internasional tentang batas laut), tidak memiliki dasar," ucap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Baca juga: Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine-Dash Line Dinilai Tak Berdasar

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak mengakui nine dash line.

Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB.

Gugatan itu diajukan oleh Filipina mengenai sengketa di Laut China Selatan.

Absennya China dalam persidangan, seperti ditegaskan oleh PCA, tidak mengurangi yurisdiksi PCA atas kasus tersebut.

Selain itu, Hikmahanto menuturkan, UNCLOS juga tidak mengenal konsep "traditional fishing grounds" seperti yang disebutkan China. Konsep itu juga menjadi poin bagi China untuk mengklaim Natuna.

Pejabat baru sedang diuji

Menurut Hikmahanto, China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju soal batas wilayah di Natuna.