[POPULER NASIONAL] Telegram Kapolri soal Korupsi Dana Desa | China Menguji Pejabat Baru RI

Kompas.com - 06/01/2020, 08:10 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang Minggu (5/1/2020), berita terkait surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis menarik perhatian pembaca setia Kompas.com.

Telegram itu berisi instruksi dalam menangani kasus korupsi dana desa serta pemerintah daerah.

Berita lainnya yakni menegangnya hubungan Indonesia-China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ketegangan hubungan itu dipicu oleh maraknya aksi pelanggaran kapal nelayan dan coast guard China yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonoi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Namun, ketegangan itu dinilai hanya sebagai bentuk ujian bagi pejabat baru di kabinet baru, yaitu Kabinet Indonesia Maju.

Berikut paparannya:

1. Korupsi dana desa

Telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo itu diterbitkan 31 Desember 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam telegram tersebut, Kapolri memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk menindak pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Itu arahan internal kepolisian. Silahkan saja disampaikan garis besarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi Sabtu (4/1/2020).

Salah satu pertimbangan diterbitkannya telegram tersebut adalah instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim investasi demi mendukung program pemerintah.

Ada 15 arahan Kapolri yang termaktub ke dalam tiga poin besar. Pertama, arahan kepada kapolda atas penangananan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemda.

Kedua, melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tipikor yang lebih profesional dan berintegritas.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Arahan Penanganan Korupsi Dana Desa dan Pemda

2. China menguji pejabat Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, China tengah menguji pejabat baru Kabinet Indonesia Maju ihwal persoalan yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi (Joko Widodo) terkait klaim China di Natuna Utara," ucap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Peristiwa serupa, menurut dia, pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menolak Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Baca juga: China Dinilai Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru Indonesia soal Natuna

Menurut Pemerintah China, wilayah perairan Natuna masuk dalam Nine-Dash Line.

Bahkan kala itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X