[POPULER NASIONAL] Telegram Kapolri soal Korupsi Dana Desa | China Menguji Pejabat Baru RI

Kompas.com - 06/01/2020, 08:10 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

Ada 15 arahan Kapolri yang termaktub ke dalam tiga poin besar. Pertama, arahan kepada kapolda atas penangananan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemda.

Kedua, melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tipikor yang lebih profesional dan berintegritas.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Arahan Penanganan Korupsi Dana Desa dan Pemda

2. China menguji pejabat Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, China tengah menguji pejabat baru Kabinet Indonesia Maju ihwal persoalan yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi (Joko Widodo) terkait klaim China di Natuna Utara," ucap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Peristiwa serupa, menurut dia, pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menolak Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Baca juga: China Dinilai Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru Indonesia soal Natuna

Menurut Pemerintah China, wilayah perairan Natuna masuk dalam Nine-Dash Line.

Bahkan kala itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," ujar dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X