[POPULER NASIONAL] Telegram Kapolri soal Korupsi Dana Desa | China Menguji Pejabat Baru RI

Kompas.com - 06/01/2020, 08:10 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKapolri Jenderal Pol Idham Azis ketika memimpin upacara kenaikan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri di Bareskrim Polri, Kamis (26/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang Minggu (5/1/2020), berita terkait surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis menarik perhatian pembaca setia Kompas.com.

Telegram itu berisi instruksi dalam menangani kasus korupsi dana desa serta pemerintah daerah.

Berita lainnya yakni menegangnya hubungan Indonesia- China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ketegangan hubungan itu dipicu oleh maraknya aksi pelanggaran kapal nelayan dan coast guard China yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonoi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Namun, ketegangan itu dinilai hanya sebagai bentuk ujian bagi pejabat baru di kabinet baru, yaitu Kabinet Indonesia Maju.

Berikut paparannya:

1. Korupsi dana desa

Telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo itu diterbitkan 31 Desember 2019.

Dalam telegram tersebut, Kapolri memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk menindak pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Itu arahan internal kepolisian. Silahkan saja disampaikan garis besarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi Sabtu (4/1/2020).

Salah satu pertimbangan diterbitkannya telegram tersebut adalah instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim investasi demi mendukung program pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X