Jubir PKS Minta Prabowo Tak Alergi Kritik

Kompas.com - 05/01/2020, 20:11 WIB
Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Muhammad Kholid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik.

Hal itu disampaikan Kholid menanggapi pernyataan Juru Bicara Prabowo, yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menilai PKS menurunkan wibawa Prabowo dengan menyatakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak tegas menyikapi polemik Laut Natuna.

"Sejatinya, penguasa itu lebih membutuhkan kritik dibandingkan pujian. Jangan alergi dengan kritikan. Karena kritikan itu menyehatkan bagi kekuasaan," kata Kholid melalui keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Dahnil Anzar: PKS Ingin Men-down Grade Prabowo soal Natuna

Kholid meminta Dahnil tak merespons kritik dari PKS secara personal. Menurut Kholid, kritik yang ia berikan merupakan bentuk pengawasan publik. Ia pun meminta Dahnil melihat kritik tersebut secara proporsional.

Kholid pun meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan seorang patriot. Karena itu ia meminta Prabowo menunjukkan ketegasan dalam sikap dan pernyataannya menyikapi masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ia menambahkan, PKS mengingatkan agar Prabowo sebagai Menhan tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Ia mengatakan, ada saatnya pemerintah bersahabat dengan negara lain tetapi ada saatnya pula bersikap tegas dan berwibawa, khususnya dalam menyikapi pelanggaran batas negara di Laut Natuna.

"Pak Prabowo seorang nasionalis dan patriot. Karena itu, kami minta tunjukkan hal tersebut dalam sikap dan pernyataaannya. Pilihan diksi dalam diplomasi sangat penting. Karena itu mencerminkan sikap politik kita," kata Kholid.

"Istana, Menlu dan TNI sudah tegas dan lugas sikapnya. Jadi jangan membingungkan publik dengan sikap yang terkesan lembek dan santai. Itu tidak baik dan tidak pantas," lanjut Kholid.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan masuknya tiga kapal China di perairan Natuna.

Baca juga: Riak PKS dan Gerindra, dari Posisi Wagub DKI hingga Kritik Sikap Prabowo soal Natuna

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X