Jubir PKS Minta Prabowo Tak Alergi Kritik

Kompas.com - 05/01/2020, 20:11 WIB
Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Muhammad Kholid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik.

Hal itu disampaikan Kholid menanggapi pernyataan Juru Bicara Prabowo, yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menilai PKS menurunkan wibawa Prabowo dengan menyatakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak tegas menyikapi polemik Laut Natuna.

"Sejatinya, penguasa itu lebih membutuhkan kritik dibandingkan pujian. Jangan alergi dengan kritikan. Karena kritikan itu menyehatkan bagi kekuasaan," kata Kholid melalui keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Dahnil Anzar: PKS Ingin Men-down Grade Prabowo soal Natuna

Kholid meminta Dahnil tak merespons kritik dari PKS secara personal. Menurut Kholid, kritik yang ia berikan merupakan bentuk pengawasan publik. Ia pun meminta Dahnil melihat kritik tersebut secara proporsional.

Kholid pun meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan seorang patriot. Karena itu ia meminta Prabowo menunjukkan ketegasan dalam sikap dan pernyataannya menyikapi masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ia menambahkan, PKS mengingatkan agar Prabowo sebagai Menhan tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Ia mengatakan, ada saatnya pemerintah bersahabat dengan negara lain tetapi ada saatnya pula bersikap tegas dan berwibawa, khususnya dalam menyikapi pelanggaran batas negara di Laut Natuna.

"Pak Prabowo seorang nasionalis dan patriot. Karena itu, kami minta tunjukkan hal tersebut dalam sikap dan pernyataaannya. Pilihan diksi dalam diplomasi sangat penting. Karena itu mencerminkan sikap politik kita," kata Kholid.

"Istana, Menlu dan TNI sudah tegas dan lugas sikapnya. Jadi jangan membingungkan publik dengan sikap yang terkesan lembek dan santai. Itu tidak baik dan tidak pantas," lanjut Kholid.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan masuknya tiga kapal China di perairan Natuna.

Baca juga: Riak PKS dan Gerindra, dari Posisi Wagub DKI hingga Kritik Sikap Prabowo soal Natuna

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X