Kompas.com - 05/01/2020, 20:11 WIB
Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik.

Hal itu disampaikan Kholid menanggapi pernyataan Juru Bicara Prabowo, yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menilai PKS menurunkan wibawa Prabowo dengan menyatakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak tegas menyikapi polemik Laut Natuna.

"Sejatinya, penguasa itu lebih membutuhkan kritik dibandingkan pujian. Jangan alergi dengan kritikan. Karena kritikan itu menyehatkan bagi kekuasaan," kata Kholid melalui keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Dahnil Anzar: PKS Ingin Men-down Grade Prabowo soal Natuna

Kholid meminta Dahnil tak merespons kritik dari PKS secara personal. Menurut Kholid, kritik yang ia berikan merupakan bentuk pengawasan publik. Ia pun meminta Dahnil melihat kritik tersebut secara proporsional.

Kholid pun meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan seorang patriot. Karena itu ia meminta Prabowo menunjukkan ketegasan dalam sikap dan pernyataannya menyikapi masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ia menambahkan, PKS mengingatkan agar Prabowo sebagai Menhan tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Ia mengatakan, ada saatnya pemerintah bersahabat dengan negara lain tetapi ada saatnya pula bersikap tegas dan berwibawa, khususnya dalam menyikapi pelanggaran batas negara di Laut Natuna.

"Pak Prabowo seorang nasionalis dan patriot. Karena itu, kami minta tunjukkan hal tersebut dalam sikap dan pernyataaannya. Pilihan diksi dalam diplomasi sangat penting. Karena itu mencerminkan sikap politik kita," kata Kholid.

"Istana, Menlu dan TNI sudah tegas dan lugas sikapnya. Jadi jangan membingungkan publik dengan sikap yang terkesan lembek dan santai. Itu tidak baik dan tidak pantas," lanjut Kholid.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan masuknya tiga kapal China di perairan Natuna.

Baca juga: Riak PKS dan Gerindra, dari Posisi Wagub DKI hingga Kritik Sikap Prabowo soal Natuna

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X