China Masuki Natuna, Korps Polairud Tambah Armada

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan (Korpolairud Baharkam) Polri menambah armada beserta personelnya untuk menjaga keamanan di perairan Natuna.

Hal itu dilakukan pasca-adanya pelanggaran kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan laut Natuna Utara.

“Sekarang kita tambah satu lagi yaitu Kapal Kasturi dengan 26 personel,” ujar Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Lotharia Latif ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Soal Sengketa Natuna, PDI-P Minta Pemerintah Satu Suara Dukung Ketegasan Kemenlu

Latif menuturkan, total terdapat tiga kapal dengan 98 personel yang disiagakan di perairan tersebut.

Selain Kapal Kasturi, Korpolairud menyiagakan Kapal Yudistira-8003 dengan 26 personel serta Kapal Baladewa-8002 dengan 36 personel.

Korpolairud, kata Latif, melakukan patroli dalam rangka menjaga keamanan nelayan Indonesia yang beraktivitas di perairan Natuna.

Baca juga: Keputusan PPB: Klaim China Atas Natuna Tidak Sah

Selain itu, Latif mengatakan bahwa Korpolairud juga bersinergi dengan TNI serta instansi terkait lainnya terkait pengamanan wilayah perairan Natuna.

“Kita sepenuhnya siap membantu instansi terkait dan mengamankan para nelayan Indonesia yang aktivitas di sana. Tapi intinya itu untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat perairan dan nelayan di laut sesuai tupoksi Polri,” tuturnya.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Baca juga: Bupati Natuna Mengaku Pencurian Ikan oleh Kapal Asing Bukan Hal Baru

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana.

Adapun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan, mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan China.