Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Refleksi 47 Tahun PPP, Suharso: Mawas Diri untuk Persiapan Pemilu 2024

Kompas.com - 04/01/2020, 22:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar refleksi menjelang harlah ke-47 di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, pada usia ke-47, PPP Mawas diri dan melakukan evaluasi atas kinerja partai agar tetap memiliki peluang besar di Pemilu 2024.

"Kemudian, Kita tahu persis kemungkinan kenaikan dari kenaikan Parliamentary Threshold paling tidak akan jadi 5 persen. Jadi kita sudah siap-siap kalau 5 persen," kata Suharso.

Baca juga: PPP Minta Presiden Jokowi Hati-hati Terbitkan Perpres KPK

Rebut suara milenial tanpa tinggalkan citra partai religi

Suharso mengatakan, untuk sukses di Pemilu 2024, PPP akan merebut suara milenial tanpa menghilangkan citra lama sebagai partai religi.

"Kita juga ingin merebut milenial yang di luar itu pasti dengan cara-cara yang milenial juga tapi milenial itu bukan berarti kita meninggalkan match market yang sudah ada sekarang," ujarnya.

Terkait Pilkada 2020, Suharso mengatakan, PPP berkomitmen untuk menerapkan politik tanpa mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

Hal ini, kata dia, penting bagi PPP untuk mengukur kekuatan politik menjelang Pemilu 2024.

"Itu untuk ukuran kinerja, apakah benar-benar bisa bekerja untuk memenangkan Pilkada dan juga menjadi ukuran kita skala untuk 2024 sampai di mana sistem kami secara organisasi bisa berkerja sampai di bawah," ucapnya.

Baca juga: ICW Sebut Jokowi dan DPR Sponsori Kehancuran KPK, PPP: Tudingan Serampangan

Perbanyak jaringan

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, pada Pemilu 2024 mendatang, PPP akan lebih memperbanyak jaringan sampai ke pelosok Indonesia. 

Hal itu dilakukan agar elektabilitas partai berlogo Ka'bah ini menjadi meningkat.

"Kita akan lebih memperbanyak dari bawah mungkin nanti strukturnya juga makin lebar gitu, jadi akarnya akar serabut bukan akar tunjang," pungkasnya.

Baca juga: Pertimbangkan Usung Gibran, PPP: Berhadapan dengan PDI-P di Solo Selalu Kalah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com