PPP Minta Presiden Jokowi Hati-hati Terbitkan Perpres KPK

Kompas.com - 04/01/2020, 19:13 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo tak terburu-buru menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arsul mengatakan, ada beberapa masalah yang ditemukannya jika Jokowi menerbitkan Perpres KPK.

Pertama, kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dicantumkan kewenangan pengaturan lebih lanjut lembaga antikorupsi itu kepada presiden melalui perpres.

"Dalam UU KPK baik UU Nomor 30/2002 maupun UU Nomor 19/2019 tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut organisasi KPK kepada presiden dengan menerbitkan perpres," kata Arsul saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Soal Alih Status Pegawai, KPK Tunggu Perpres

Permasalah kedua, menurut Arsul, posisi Inspektorat Jenderal dalam Perpres KPK.

Ia mengatakan, jika ingin menambah posisi baru, seharusnya melalui revisi UU KPK, bukan melalui perpres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Struktur inti baru yang bernama Inspektorat Jenderal dan hanya dengan perpres, maka ini menjadi pertanyaan secara hukum. Mestinya ya kalau mau menambah struktur inti dengan merevisi UU KPK lagi," ujar dia. 

Selain itu, Arsul menyampaikan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dicantumkan posisi Dewan Pengawas dan Kedeputian Pengawasan Internal.

Oleh karena itu, ia berpendapat, posisi Inspektorat Jenderal di dalam draf Perpres KPK tidak terlalu diperlukan.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, terkait perpres tentang Dewan Pengawas, sebaiknya diatur dalam peraturan internal KPK.

"Menurut PPP lebih tepat diatur dengan Peraturan KPK itu sendiri, bukan dengan menerbitkan Perpres karena UU Nomor 19/2019 tidak mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Dewas dengan perpres," ucap dia. 

Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait KPK.

Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Baca juga: PKS: Mudah-mudahan Draf Perpres KPK Bisa Diperbaiki

Adapun inspektorat jenderal KPK diatur dalan Pasal 31 hingga Pasal 34 dalam draf perpres tersebut.

Pasal 32 menyatakan, "Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi."

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, perpres itu sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Masih dalam proses di Sekretariat Negara. Saya sudah mengecek dan dalam proses," kata Fajdroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/12/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X