Ketegasan Indonesia Tak Akui Klaim China soal Natuna hingga Siaga Tempur TNI

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman.

Ia mengatakan, Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Jelas, saya saja sudah kirim lagi kok. Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing," kata Taufieqoerrochman di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Cegah Kapal Asing Merajalela, Bakamla Tambah Personil di Perairan Natuna

Dalam kondisi seperti sekarang ini, Taufieq mengatakan, Bakamla tetap berada di depan dalam memimpin patroli meski tetap dibantu oleh personel TNI.

"Pasti ada. TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi saya bilang memang Bakamla di depan. Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull (strategi pendekatan) daripada grey hull," ujarnya.

Baca juga: Banyak Kapal Asing Langgar Batas Wilayah, TNI Siaga Tempur di Natuna

Secara terpisah, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur di perairan Natuna Utara.

"Operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1," kata Yudo dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Menurut Yudo, operasi siaga tempur tersebut menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tergelar, yaitu 3 kapal Republik Indonesia (KRI) dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini.

"Operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara," ujarnya.

Yudo juga mengatakan, wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.

Selain itu, kata dia, operasi ini salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca juga: Alasan Prabowo Ingin Diplomasi Damai Selesaikan Persoalan dengan China di Laut Natuna