Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Silang Pendapat dengan Anies, Basuki: Normalisasi dan Naturalisasi Sama-sama Lebarkan Sungai

Kompas.com - 03/01/2020, 21:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal penanganan banjir Jakarta.

Ia mengatakan, konsep normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sedianya sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.

"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain). Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

"Menurut saya apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau (Anies) saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda). Buat saya enggak ada masalah (normalisasi atau naturalisasi)," kata Basuki.

Ia mengatakan, perbedaan normalisasi dan naturalisasi hanya pada desainnya.

Baca juga: Anies: Teluk Gong Paling Utara, Banjir Masih Cukup Tinggi

 

Program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.

Sementara itu, naturalisasi diakhiri dengan menanami tumbuhan di pinggir usai mengeruk dan memperlebar sungai.

"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan, itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi. Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.

Sebelumnya Basuki mengatakan bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Dampak yang terlihat akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai Ciliwung tersebut membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta kebanjiran.

Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

Hal itu diungkapkannya usai meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020).

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki seperti dikutip Kompas.com (1/1/2020).

Baca juga: Bantah Silang Pendapat Anies dan Basuki soal Banjir, Luhut: Mereka Sudah Sepakat

Sementara itu, berbeda dengan Basuki, Anies berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ia mengatakan, banjir Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu. Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung.

Hal itu bertujuan untuk pengontrolan, pengendalian volume air yang bergerak ke arah hilir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com