KPK Apresiasi BPK Rampungkan Audit Kerugian Negara dalam Kasus RJ Lino

Kompas.com - 03/01/2020, 19:50 WIB
Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Ali Fikri mengatakan, KPK mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) yang merampungkan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010.

Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

"Kami sangat mengapresiasi kalau memang betul nanti sudah selesai. Sehingga teman-teman penyidik tentunya akan melanjutkan itu pemberkasan dan kemudian nanti melengkapi berkas-berkas kelengkapan, apakah kemudian tentang ahli atau kemudian yang lain-lain dan bisa dilakukan berkas tahap 1 ke jaksa peneliti," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Tunggu Audit Kerugian Negara dari BPK

Menurut Ali, jaksa peneliti nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara secara formil dan materilnya.

"Kalau memang kurang lengkap nanti dilengkapi. Jadi tergantung koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum," ujar dia.

Meski demikian, Ali menyatakan KPK belum menerima berkas audit tersebut. Sehingga, KPK akan menunggu BPK menyerahkan berkas tersebut secara resmi.

Ali menuturkan, kasus ini bersifat case building. Penyelesaiannya pun membutuhkan proses yang cukup panjang, khususnya menyangkut perhitungan kerugian keuangan negara.

Dalam kasus seperti ini, KPK tidak cukup sekadar menggali keterangan para saksi.

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Panggil Dua Orang Mantan Pejabat PT Pelindo II

Dengan demikian, KPK juga harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

"Tentunya kan bukan penyidik KPK sendiri, tetapi harus koordinasi dengan berbagai pihak yang termasuk dengan BPK kemudian dengan ahli, karena pengadaan itu harus dikaitkan dengan ahli secara teknis itu ya untuk menghitung kerugian negaranya dan itu kan perlu waktu," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X