Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Sohibul Iman Tinjau Lokasi Banjir di Jaktim, Minta Anies Normalisasi Kali Sunter

Kompas.com - 03/01/2020, 16:21 WIB
Tsarina Maharani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

Menurut Sohibul, penyebab banjir di Kelurahan Cipinang Melayu akibat ada penyempitan di Kali Sunter yang mengalir di dekat wilayah tersebut.

"Tadi kami sudah melihat kondisi Kali Sunter, salah satu problem adalah terjadinya penyempitan di Kali Sunter ini pas di wilayah ini," kata Sohibul.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR segera melakukan normalisasi Kali Sunter.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Yang Disebut Pak Gub Naturalisasi, Saya Enggak Ngerti Itu Harus Dilaksanakan

Normalisasi Kali Sunter berhenti tanpa sebab jelas

Menurut Sohibul, normalisasi Kali Sunter sempat dilakukan, tapi terhenti tanpa sebab yang jelas.

"Bagaimana Pemerintah DKI Jakarta maupun kementerian PUPR untuk sesegera mungkin melakukan normalisasi Sungai Sunter ini. Yang tersisa ada satu kilometer sampai dengan Kalimalang," tuturnya.

"Ini sangat disayangkan normalisasi sudah berjalan baik di ujung sana, tapi 2017 ternyata dihentikan tanpa diketahui sebab musababnya," kata Sohibul.

Ia mengatakan normalisasi merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Sohibul menyebut kali-kali yang ada di DKI Jakarta perlu dinormalisasi.

"Normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan penyempitan. Karena kita pikir normalisasi, karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai, banjir dapat teratasi dengan baik," kata dia.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI

Soal naturalisasi yang digagas Anies...

Lantas, bagaimana dengan program naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

"Saya kira begini kita tidak mungkin bersikukuh, tergantung kondisi kontur tanah. Ada tanah yang hanya ditanami pohon, tapi tidak kuat kan," kata dia. 

"Silahkan saja ada normalisasi dan naturalisasi, digabung," pungkas Sohibul.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com