Kompas.com - 03/01/2020, 16:21 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Presiden PKS Sohibul Iman di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

Menurut Sohibul, penyebab banjir di Kelurahan Cipinang Melayu akibat ada penyempitan di Kali Sunter yang mengalir di dekat wilayah tersebut.

"Tadi kami sudah melihat kondisi Kali Sunter, salah satu problem adalah terjadinya penyempitan di Kali Sunter ini pas di wilayah ini," kata Sohibul.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR segera melakukan normalisasi Kali Sunter.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Yang Disebut Pak Gub Naturalisasi, Saya Enggak Ngerti Itu Harus Dilaksanakan

Normalisasi Kali Sunter berhenti tanpa sebab jelas

Menurut Sohibul, normalisasi Kali Sunter sempat dilakukan, tapi terhenti tanpa sebab yang jelas.

"Bagaimana Pemerintah DKI Jakarta maupun kementerian PUPR untuk sesegera mungkin melakukan normalisasi Sungai Sunter ini. Yang tersisa ada satu kilometer sampai dengan Kalimalang," tuturnya.

"Ini sangat disayangkan normalisasi sudah berjalan baik di ujung sana, tapi 2017 ternyata dihentikan tanpa diketahui sebab musababnya," kata Sohibul.

Ia mengatakan normalisasi merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Sohibul menyebut kali-kali yang ada di DKI Jakarta perlu dinormalisasi.

"Normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan penyempitan. Karena kita pikir normalisasi, karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai, banjir dapat teratasi dengan baik," kata dia.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI

Soal naturalisasi yang digagas Anies...

Lantas, bagaimana dengan program naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

"Saya kira begini kita tidak mungkin bersikukuh, tergantung kondisi kontur tanah. Ada tanah yang hanya ditanami pohon, tapi tidak kuat kan," kata dia. 

"Silahkan saja ada normalisasi dan naturalisasi, digabung," pungkas Sohibul.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.