Presiden PKS Sohibul Iman Tinjau Lokasi Banjir di Jaktim, Minta Anies Normalisasi Kali Sunter

Kompas.com - 03/01/2020, 16:21 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Presiden PKS Sohibul Iman di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

Menurut Sohibul, penyebab banjir di Kelurahan Cipinang Melayu akibat ada penyempitan di Kali Sunter yang mengalir di dekat wilayah tersebut.

"Tadi kami sudah melihat kondisi Kali Sunter, salah satu problem adalah terjadinya penyempitan di Kali Sunter ini pas di wilayah ini," kata Sohibul.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR segera melakukan normalisasi Kali Sunter.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Yang Disebut Pak Gub Naturalisasi, Saya Enggak Ngerti Itu Harus Dilaksanakan

Normalisasi Kali Sunter berhenti tanpa sebab jelas

Menurut Sohibul, normalisasi Kali Sunter sempat dilakukan, tapi terhenti tanpa sebab yang jelas.

"Bagaimana Pemerintah DKI Jakarta maupun kementerian PUPR untuk sesegera mungkin melakukan normalisasi Sungai Sunter ini. Yang tersisa ada satu kilometer sampai dengan Kalimalang," tuturnya.

"Ini sangat disayangkan normalisasi sudah berjalan baik di ujung sana, tapi 2017 ternyata dihentikan tanpa diketahui sebab musababnya," kata Sohibul.

Ia mengatakan normalisasi merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Sohibul menyebut kali-kali yang ada di DKI Jakarta perlu dinormalisasi.

"Normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan penyempitan. Karena kita pikir normalisasi, karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai, banjir dapat teratasi dengan baik," kata dia.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI

Soal naturalisasi yang digagas Anies...

Lantas, bagaimana dengan program naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

"Saya kira begini kita tidak mungkin bersikukuh, tergantung kondisi kontur tanah. Ada tanah yang hanya ditanami pohon, tapi tidak kuat kan," kata dia. 

"Silahkan saja ada normalisasi dan naturalisasi, digabung," pungkas Sohibul.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X