Kompas.com - 03/01/2020, 14:17 WIB
Mendagri Tito Karnavian dan Wali Kota Bekasi saat meninjau lokasi banjir di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/2/2020). Humas KemendagriMendagri Tito Karnavian dan Wali Kota Bekasi saat meninjau lokasi banjir di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pemerintah daerah (pemda) dapat menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan bencana asalkan sudah berstatus tanggap darurat bencana.

Tito mengatakan, Kemendagri memahami adanya anggaran-anggaran yang dilokasikan untuk hal tak terduga seperti penanganan banjir.

Namun anggaran BTT tersebut baru bisa dipakai apabila suatu daerah ditetapkan berstatus tanggap darurat. Misalnya seperti Kota Bekasi saat ini.

"Kota Bekasi sudah menetapkan tanggap darurat sehingga dapat mengeluarkan anggaran tanggap daruratnya, BTT ya istilahnya belanja tidak terduga," kata Tito saat berkunjung ke lokasi banjir di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/2/2020).

Baca juga: Warga Pondok Gede Permai Bekasi Butuh Air Bersih

Tidak hanya di Bekasi, kata dia, daerah lainnya yang saat ini mengalami bencana banjir baik di Jawa Barat, DKI Jakarta maupun Banten pun memiliki anggaran tersebut.

Bahkan masih ada daerah yang memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tahun lalu dan BTT-nya yang bisa digunakan.

"Namun memang, kalau untuk pengeluaran harus dinyatakan tanggap darurat situasinya. Artinya kota yang sudah menyatakan, itu lah Kota Bekasi," kata dia.

Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 48 Ayat 1 menyebutkan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, pada daerah kondisi darurat tertentu atau mendesak, maka BTT bisa digunakan.

"Ada alokasi dana tidak terduga yang bisa digunakan. Sebenarnya di daerah itu pada kondisi tertentu, darurat, atau mendesak kepala daerah juga tidak ketergantungan lagi bahwa seolah-seolah kalau dana tidak terduga habis lantas tidak ada solusi. Itu sudah kewenangan dia kepala daerah," kata dia.

Baca juga: Belasan Mobil Terseret Banjir di Pondok Gede Permai Bekasi Dievakuasi

Oleh karena itu, kata dia, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala daerah disebutkan menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBD sehingga diskresi penggunaan anggaran ada di kepala daerah.

Apalagi, kata dia, dari tiga provinsi yang saat ini mengalami bencana banjir, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten belum ada satu pun yang mengeluh tentang kondisi anggarannya.

"Awal tahun itu, saya membayangkan semua tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mengekesekusi setiap kebijakan yang diambil. Harapan kami, mereka sudah antisipasi (ketersediaan anggaran)," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.