Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[TERPOPULER NASIONAL] Pengendalian Banjir DKI Jakarta Terhambat Sejak 2017 | BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem

Kompas.com - 03/01/2020, 07:26 WIB
Dani Prabowo,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya masih menjadi topik yang paling banyak dibaca pembaca setia Kompas.com.

Mulai dari update penanganan banjir, jumlah korban jiwa, hingga perkiraan cuaca yang mungkin terjadi dalam kurun beberapa waktu ke depan.

Berikut berita terpopuler yang dihimpun Kompas.com:

1. Presiden sebut pengendalian banjir terhambat sejak 2017

Pengendalian dan penanganan banjir seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setiap saat.

Namun, upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta, disebut Presiden Joko Widodo, terganjal sejak 2017 lalu.

Baca juga: Saat Anies Bantah Pendapat Jokowi soal Sampah jadi Penyebab Banjir

Seperti diketahui, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah bekerjasama dalam upaya pengendalian banjir melalui program normalisasi.

Namun program ini terhenti, lantaran sejak 2017 Pemprov DKI tak lagi membebaskan lahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) karena berencana mengganti program normalisasi dengan naturalisasi.

"Pembangunan prasarana pengendali banjir pada keempat sungai terkendala sejak 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020).

Presiden menyebut, banjir paling parah di ibu kota dan kawasan sekitarnya terutama yang berada di sepanjang DAS Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Di keempat DAS itu sebelumnya telah dilaksanakan program normalisasi sungai, namun terhenti.

Akibatnya, misalnya, di DAS Ciliwung yang seharusnya kawasan sepanjang 33 kilometer yang dinormalisasi, kini baru 16 kilometer yang telah terlaksana.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan program normalisasi lainnya di bagian hulu, yakni dengan membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Kedua bendungan ini ditargetkan selesai akhir tahun ini.

2. BMKG prediksi cuaca ekstrem akan terjadi 5-10 Januari 2020

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com