Pengamat: Tidak Elok Menjadikan Banjir sebagai Komoditas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ramai diperbincangkan di lini masa media sosial. Tak hanya soal peristiwanya, tetapi juga soal janji-janji politik para politikus untuk mengatasi persoalan tersebut.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan persoalan banjir justru menjadi komoditas politik yang digunakan oleh masing-masing kubu untuk membela junjungannya atau menyerang lawan politik.

"Para pendukung fanatik saya pikir perlu diedukasi bahwa kontestasi pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati. Sampai sekarang masih saling meremehkan, politik menjatuhkan," kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (2/1/2019).

"Mengapa mereka enggak membangun politik bersatu melawan bencana, bukan nyinyir soal merendahkan dan meremehkan," tuturnya.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Salah satu janji yang kembali diunggah di media sosial yaitu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi menyatakan, banjir yang ada di Jakarta merupakan kiriman dari wilayah Puncak, Jawa Barat dan adanya persoalan di 13 sungai yang melintasi ibu kota dan menjadi wewenang pemerintah pusat.

Selain itu, ada pula video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Saat itu, Anies menyatakan, bahwa hujan yang turun dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah, dan bukan dialirkan ke laut melalui gorong-gorong raksasa karena melawan sunatullah.

Baca juga: Rumah Anak Bambang Soesatyo Banjir, Jeep Rubicon Terendam

Pangi mengingatkan agar pendukung kedua belah pihak dapat sportif dan saling mendukung dalam upaya penanganan banjir yang terjadi.

"Tidak elok menjadikan banjir sebagai komoditas politik. Ini saatnya untuk bersatu. Dan tradisi ini sudah dicontohkan Jokowi-Prabowo, tapi mengapa masyarakat, pendukung, dan elite politik yang lain belum siap?" kata dia.

Menurut Pangi, banjir tidak semestinya dijadikan politik mengingat masyarakat benar-benar sengsara akibat bencana ini.

Baca juga: Jokowi: Upaya Pengendalian Banjir Jakarta Terhambat Sejak 2017

Apalagi, pembicaraan politik yang dilakukan itu tidak jauh dari ungkapan kebencian.

"Kasihan saja melihat masyarakat yang susah menghadapi bencana banjir," ucap Pangi.

"Justru antara pendukung masih belum bisa lepas dari politik kebencian sisa kontestasi elektoral pilpres dan pilkada. Politik saling menjatuhkan tidak baik, menjadi benalu bagi kedewasaan politik kita," ujar dia.